JAKARTA – Suasana memanas di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Sejumlah investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi kantor tersebut untuk menuntut kepastian pembayaran atas investasi miliaran rupiah yang telah mereka keluarkan.
Dalam video yang viral di media sosial, para investor terlihat emosional, berteriak, dan memblokade area lobi serta gerbang kantor.
Mereka mengaku telah menggelontorkan dana besar—bahkan ada yang meminjam dari bank—untuk membangun dapur MBG khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Namun, hingga kini belum ada kejelasan operasional maupun pencairan dana setelah tujuh bulan menunggu.
Salah seorang perwakilan investor dalam rekaman video menyatakan,
“Tujuh bulan teman-teman daerah membuat miliaran, sampai detik ini pemerintah kami bantu.”
Aksi protes ini muncul di tengah evaluasi menyeluruh program MBG yang dilakukan BGN pasca-penahanan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya oleh Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Harga BBM Non-subsidi Naik, Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter
Banyak investor awalnya tertarik karena MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah.
Namun, kini mereka merasa “tertipu” akibat ketidakpastian pembayaran dan penghentian sementara penambahan dapur baru.
Beberapa komentar di media sosial bahkan menunjukkan schadenfreude, dengan netizen menyebut ini sebagai bukti program yang lebih mirip bisnis daripada program sosial murni.
Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para investor.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, Susu Formula Terbuat dari Susu Segar dengan Sumber yang Dapat Ditelusuri
Pihak berwenang juga belum merespons permintaan konfirmasi dari berbagai media.
Polemik ini dikhawatirkan berdampak pada kelancaran program MBG di berbagai daerah, termasuk potensi penutupan dapur-dapur yang sudah dibangun.
Masyarakat di wilayah 3T yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru berpotensi kehilangan akses makanan bergizi gratis.
Editor : Iwa Ikhwanudin