JOGJA - Kalangan buruh di Jogjakarta tak puas dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang diteken Gubernur DIY. Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menuntut agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bisa tembus sebesar Rp3.5 -Rp 4 juta.
Tuntutan tersebut disampaikan saat acara audiensi terkait UMP dan UMK DIY yang diselenggarakan oleh DPRD DIJ pada Senin (27/11) di Gedung DPRD DIY.
Koordinatioor MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, tuntutan yang diberikan oleh MPBI tersebut berlandaskan atas survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survey KHL menjadi elemen penting karena dinilai mencerminkan kondisi realitas para buruh serta berlandaskan pada Permenaker dan UU Nomor 13 Tahun 2013.
“Penjabat Wali Kota dan Penjabat bupati menetapkan upah minimum tidak menggunakan UU Cipta Kerja, sehingga kenaikan bisa diatas 10 persen. Kami melalui forum hari ini mendesak Gubernur DIY menetapkan serupa,” tuturnya.
Pihaknya mendesak Gubernur DIJ untuk mencoba menemukan kembali formula pengubahan yang baru. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai kurang pas jika digunakan untuk dasar perubahan Upah Minimum. "Kami juga minta menaikan kesejahteraan buruh dengan cara membantu dalam program koperasi dan program perumahan," ujarnya.
Irsyad Ade menyampaikan jika tuntutan yang disampaikan tidak didengarkan pihaknya akan mengumpulkan buruh di DIJ dan melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa dilakukan secara terpusat dan akan mengajak buruh dari daerah lainya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIJ Koeswanto menyampaikan bahwa dalam menentukan UMK sudah berkoordinasi dengan dewan pengubahan. Penentuan Upah buruh di DIJ juga sudah mengacu dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan Upah Buruh tersebut tidak bisa jika mengikuti ketentuan dari daerah lain. "Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah itu tidak sama, apalagi dengan DKI ya masih jauh sekali,"ujarnya.
Koeswanto juga menyampaikan, Buruh di DIJ juga harus koreksi diri. Ia menilai banyak pengembang properti yang tenaga kerjanya malah dari luar bukan dari DIJ. Pihaknya mencontohkan di sekitar daerahnya terdapat industri yang bergerak di bidang penyedia pasir semen yang tenaga kerjanya dari Wonosobo dan Temanggung.
"Kenapa tidak ambil pekerja lokal, padahal tenaga kerja lokal banyak yg nganggur. Pasti Ini ada permasalahan mungkin terkait kualitas tenaga kerja atau etos kerja disini. Jadi tu harus dikoreksi bersama, jangan hanya menuntut dan menuntut," tandasnya. (cr5)
