RADAR MALIOBORO – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat rantai pasok nasional bagi usaha kecil pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong usaha kecil agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas melalui penguatan kemitraan, integrasi rantai pasok, serta perluasan akses pasar.
Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi, pembiayaan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini diharapkan dapat membangun ekosistem usaha kecil yang berdaya saing dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perekonomian daerah dan nasional.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy, menegaskan bahwa penguatan usaha kecil tidak dapat berjalan secara mandiri.
“Penguatan usaha kecil tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian UMKM mendorong kemitraan konkret antara usaha kecil dengan usaha menengah, usaha besar, BUMN, hingga PMDN dan PMA agar pengusaha kecil terintegrasi dalam rantai pasok dan memiliki akses pasar yang berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
Sebagai langkah nyata, hingga saat ini sebanyak 1.219 UMKM telah menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dengan nilai transaksi mencapai Rp177,1 miliar. Selain itu, kerja sama dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menghasilkan komitmen kemitraan senilai Rp8,77 triliun.
Dalam upaya memperluas pemasaran, Kementerian UMKM juga mengoptimalkan pemanfaatan platform digital milik BUMN. Melalui PaDi UMKM, tercatat 143.136 penjual telah terdaftar dengan nilai transaksi mencapai Rp1,8 triliun hingga kuartal III 2025. Sementara itu, ajang Inabuyer B2B2G Expo 2025 mencatat transaksi sebesar Rp7 miliar dari 832 UMKM melalui kegiatan business matching.
Ke depan, penguatan rantai pasok nasional juga akan didukung melalui peningkatan kapasitas produksi, antara lain dengan penyediaan peralatan dan mesin melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Kementerian UMKM juga akan memfasilitasi sertifikasi dan standardisasi, serta pengembangan sumber daya manusia berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Selain itu, penguatan usaha kecil turut diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan dan investasi melalui digitalisasi manajemen keuangan, penyempurnaan regulasi, serta perluasan pasar dengan memanfaatkan infrastruktur publik dan kerja sama bersama ritel modern, BUMN, PMDN, dan PMA.
Pada 2026, Kementerian UMKM akan memperkuat kebijakan yang bersifat end-to-end, dari hulu hingga hilir, agar kemitraan yang dibangun tidak bersifat transaksional semata, melainkan terintegrasi secara jangka panjang.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan mitra strategis agar penguatan produksi, digitalisasi, pembiayaan, serta pengembangan kapasitas benar-benar berdampak pada peningkatan skala usaha dan kesejahteraan usaha kecil,” tutup Temmy.
(Alena Mutiara)
Editor : Iwa Ikhwanudin