JOGJA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar AS pada pertengahan Maret 2026 kembali memicu kekhawatiran masyarakat.
Fluktuasi kurs ini berpotensi menekan stabilitas harga pangan nasional, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan impor untuk beberapa komoditas strategis.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hani Perwitasari, S.P., M.Sc., menilai situasi ini perlu dicermati secara serius karena dapat langsung berdampak pada ketahanan pangan domestik.
Menurutnya, ketika rupiah melemah, biaya impor bahan pangan seperti kedelai, gandum, dan bawang putih serta input produksi pertanian akan meningkat, sehingga berpeluang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8 persen tergantung jenis makanannya,” ujar Dr. Hani Perwitasari, Rabu (25/3/2026).
Komoditas Pangan Paling Rentan Naik Harga
Dari perspektif agribisnis, dampak pelemahan rupiah terhadap harga pangan tidak sama untuk semua komoditas.
Hani menjelaskan bahwa komoditas dengan pasokan domestik yang cukup cenderung lebih stabil.
Sebaliknya, komoditas yang sulit disubstitusi dan memiliki ketergantungan impor tinggi akan lebih sensitif.
“Komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi, maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini,” jelasnya.
Selain itu, komoditas impor seperti kedelai (bahan baku tempe dan tahu), gandum (roti dan mie), serta bawang putih juga berisiko mengalami kenaikan harga lebih cepat.
Di pasar tradisional Yogyakarta seperti Beringharjo atau Kranggan, kenaikan biaya impor ini sering kali langsung dirasakan oleh ibu rumah tangga dalam waktu singkat.
Dampak pada Biaya Produksi Petani
Pelemahan rupiah tidak hanya memengaruhi harga jual, tetapi juga biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan.
Input produksi yang bersifat tradable (dapat diperdagangkan secara internasional), seperti pupuk, obat-obatan ternak, dan pakan impor, akan menjadi lebih mahal.
“Nilai tukar akan mempengaruhi biaya produksi, terutama ketika barang-barang produksi ini merupakan barang tradable, sehingga harganya akan naik dan total biayanya meningkat,” ungkap Dr. Hani.
Semakin tinggi ketergantungan impor suatu komoditas, semakin besar pula risiko gejolak harga di dalam negeri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pangan Indonesia masih rentan terhadap guncangan ekonomi global.
Saran Jangka Pendek dan Panjang dari Pakar UGM
Untuk mengantisipasi dampak di jangka pendek, pemerintah diminta memperkuat monitoring data produksi dan kebutuhan pangan nasional.
Kebijakan impor harus dilakukan secara tepat sasaran: impor hanya ketika benar-benar kekurangan pasokan.
“Kalau kurang ya perlu impor, kalau tidak kurang ya tidak perlu impor, sehingga kebijakan bisa diambil dengan lebih tepat,” tutur Hani.
Sementara itu, strategi jangka panjang harus difokuskan pada penguatan produksi pangan domestik.
Dukungan kepada petani melalui akses pembiayaan murah, subsidi input pupuk dan benih berkualitas, serta asuransi pertanian menjadi sangat penting.
“Peran seluruh pihak termasuk konsumen juga penting, karena memilih produk dalam negeri akan mendorong penguatan produksi pangan nasional,” pungkas Dr. Hani Perwitasari. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin