RADAR MALIOBORO - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ikut mengawal proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jujur, terbuka dan berintegritas. Melalui ribuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), diharapkan bisa mengedukasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum DIJ Muhammad Nadjib dalam seremoni penerjunan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengusung tema 'Pemilu dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia' di Lantai Dasar Masjid K.H Ahmad Dahlan UMY pada Kamis (4/1). "Bawaslu mengajak mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat secara masif dalam pengawasan partisipatif serta mendorong budaya demokrasi yang lebih baik," kata Muhammad Nadjib.
Hanya diakui, pemilu sebagai instrumen negara demokrasi, di beberapa negara masih belum terlaksana dengan demokratis. Jika terdapat pelanggaran, maka masyarakat yang terlibat menjadi pihak yang terkait dalam konteks pelanggaran tersebut. “Hadirnya anda di masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengedukasi dan mendidik masyarakat agar mereka paham pemilu yang baik dan benar itu seperti apa,” ujarnya di hadapan 1.605 mahasiswa KKN di UMY.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 sangat dibutuhkan. Tidak bisa menggantungkan keberhasilan pengawasan pemilu hanya pada Bawaslu, karena di setiap desa atau kalurahan hanya terdapat satu orang pengawas. Peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung pengawasan yang ada di masing-masing kalurahan. Pihaknya meminta mahasiswa KKN UMY berkolaborasi dengan pengawas kalurahan atau pengawas di level kecamatan untuk merancang program pengawasan partisipatif. "Kerja pengawasan pemilu adalah kerja kolaboratif,” terangnya.
Sebagai bentuk dukungan, bawaslu menawarkan program ‘kampung digital pengawasan partisipatif’. Program tersebut dapat dijalankan oleh mahasiswa KKN UMY karena dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. “Cukup berbasis pada smartphone yang anda miliki, anda bisa mendayagunakan seluruh pemuda di desa untuk aktif mengawasi lewat smartphone itu," jelasnya.
Rektor UMY Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP, IPM, ASEAN Eng mengungkap kondisi emosional masyarakat selama masa kampanye. Semua pihak diminya menjaga etika dan menghindari tindakan yang dapat merusak suasana, termasuk larangan untuk menyenggol peraga kampanye.
"Pada pemilu 2019 kita bersama-sama dengan mahasiswa perguruan tinggi DIY mengimkan pengawas dari seluruh kampus sekitar 482 mahasiswa, ternyata separuh dari mereka tidak boleh nyoblos walaupun menggunakan kartu," kata Gunawan.
Oleh karena itu, dia meminta pengawasan ekstra dari Bawaslu, baik di tingkat wilayah daerah, tingkat provinsi, maupun tingkat kecamatan, guna memastikan hak pilih mahasiswa terjamin. Bawaslu diminta memberikan pemahaman bersama kepada pppmahasiswa, sehingga kejadian serupa pada pemilu sebelumnya tidak terulang. Beliau menekankan bahwa mahasiswa merupakan tulang punggung bangsa, dan hak pilih mereka harus dijaga. "Karena nanti mereka inilah yang akan memegang Indonesia," terangnya. (gun/pra)
Editor : Heru Pratomo