RADAR MALIOBORO - Debat calon presiden (capres) kelima akan digelar pada Minggu (4/2) mendatang. Salah satu tema yang diangkat adalah masalah pendidikan. Jika berbicara hal ini, Dosen Ilmu Komunikasi UNY Fikri Disyacitta menyebut ada lima persoalan yang harus dibahas.
Masalah pertama, lanjutnya, adalah kasus bullying. Dilanjutkan dengan kekerasan seksual, kurikulum merdeka, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. "Kami minta capres dalam debat nanti fokus pada solusi problematika dunia pendidikan saat ini," tegas dosen yang berminat pada kajian komunikasi politik ini kemarin (30/1).
Saat ini, lanjutnya, kampanye anti-bullying dan kekerasan seksual sudah digaungkan oleh sejumlah perguruan tinggi. Secara kelembagaan, pemerintah memang sudah melakukan langkah preventif. Hanya saja, tetap perlu dilakukan juga hingga tingkat fakultas, program studi, hingga ke sekolah dasar.
Sebab jika melihat kasus bullying yang ada di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama (SMP), kerap dianggap sebagai kenakalan biasa. Seperti yang terjadi di Gresik yang mengakibatkan kebutaan, dan penganiayaan oleh senior di SMP Cilacap. Padahal, hal tersebut sudah merupakan tindak kriminalitas.
"Pemerintah perlu memikirkan adanya aturan yang lebih serius dan tegas terkait ini," desaknya.
Sedangkan untuk Kurikulum Merdeka, hendaknya didukung dengan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) yang memadai. Sebab kurikulum baru ini menuntut guru dan siswa untuk aktif berpartisipasi selama pembelajaran.
“Idealnya dana BOS tidak hanya cover kebutuhan dasar. Namun juga sarana penunjang sehingga tidak memberatkan wali murid," tegasnya.
Sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, memper bolehkan adanya sumbangan pendidikan secara sukarela. Namun di lapangan, kerap menimbulkan persepsi bahwa sekolah masih melakukan pungutan. Terlebih tidak semua status ekonomi wali murid setara.
"Saya berpendapat bahwa isu ini perlu mendapat perhatian lebih dan solusi konkret dari para kandidat di debat terakhir mengenai pendidikan," tegasnya.
Sedangkan untuk masalah kesejahteraan dan kualitas guru, perlu didukung dengan kebijakan yang tidak membuat pengajar lebih sibuk pada bagian administratif.
"Program e-Kinerja di Platform Merdeka Mengajar (PMM) misalnya, memotivasi guru untuk terus mengembangkan diri melalui workshop di luar sekolah," bebernya.
Namun selama ini, guru kurang optimal dalam melakukan pengajaran kepada siswa. Sebab mereka masih memiliki keharusan mengejar angka kredit, membuat konten, dan sertifikat dalam kurun waktu tertentu.
Terlebih, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menyorot isu hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya guru di aplikasi PMM yang kurang diperhatikan. Belum lagi jika kita berbicara ketimpangan antarwilayah, tidak semua daerah memiliki akses internet yang lancar.
"Pendek kata, kualitas guru perlu dijamin dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pendidikan siswa, alih-alih beban administratif," sebutnya. (gun/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova