RADAR MALIOBORO – Setelah beberapa universitas di DIJ menyatakan sikap terkait proses demokrasi yang dinilai melenceng, kini giliran Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Pernyataan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga lebih dulu digelar dengan tajuk Seruan Moral Kalijaga pada pukul 10.00. Dilanjutkan dengan UAD dengan tema Seruan Moral Menyelamatkan Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan sekitar pukul 13.00.
Koordinator UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair yang bertugas sebagai pembaca teks seruan menyebut, banyak perilaku yang bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur pancasila, dan norma agama. Hal ini dicermati selama situasi sosial-politik jelang Pemilu 2024.
"Ironisnya, hal itu justru dilakukan oleh para aparatur negara," tegasnya di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga kemarin (5/2).
Achmad mengungkapkan, aparatur negara yang seharusnya bersikap netral. Untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil. Namun kenyataannya, mereka menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan juga kekerabatan.
Disebutnya, pemilu harusnya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif atau bersifat permusyawaratan. Namun dengan mengamati fenomena yang terjadi saat ini, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.
"Ini tidak saja mereduksi demokrasi sebatas legal-prosedural, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial," serunya.
Dalam momentum tersebut, UIN Sunan Kalijaga turut menyampaikan enam poin tuntunan yang ditujukan kepada aparatur negara dan elite demokrasi. Yakni semua pihak diharapkan untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan baik secara fisik maupun psikis. "Kamu ingin mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil," tuturnya.
Tuntutan ketiga adalah mendukung lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial. Demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.
Keempat, menyerukan kepada para kontestan pemilu untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak. Kelima yakni mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian.
Lalu, tuntutan terakhir adalah menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang. Demi terciptanya pemilu yang berkualitas. "Semua ini dilakukan agar pemilu bisa berjalan dengan berkualitas dan seharusnya," tuturnya.
Sementara itu, perwakilan tim inisiator UAD Rahmat Muhajir menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kegelisahan praktik politik hari ini yang memang seharusnya direspons oleh seluruh akademisi. Dengan harapan, perjalanan demokrasi bisa kembali berjalan sesuai koridor dan amanah konstitusi serta perundang-undangan.
"Kami non-partisan dan tidak mewakili partai politik manapun, kami menjalankan tugas sebagai pendidik menjaga nilai moral bangsa," katanya.
Pada kesempatan tersebut, segenap civitas akademika UAD terlibat dalam menyuarakan aspirasi. "Ini adalah salah satu momen kebangkitan kampus di manapun, termasuk kebangkitan UAD," serunya.
Sementara itu, dosen Ilmu Hukum UAD yang juga menyampaikan teks Immawan Wahyudi mengungkapkan, saat ini terjadi banyak pengingkaran akhlak, etika, dan sikap kenegarawanan. Yang sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang susah payah diperjuangkan sejak era reformasi.
Setidaknya ada enam poin yang ditekankan oleh civitas akademika UAD dalam seruan moral terhadap demokrasi tersebut. Pertama, meminta seluruh penyelenggara negara agar menjaga etika. Kedua, meminta presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas. Selanjutnya meminta pimpinan dan seluruh aparat TNI/Polri tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat.
Poin keempat, lanjutnya meminta Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta seluruh elemen pengawas Pemilu agar bersikap adil dan tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran. "Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen dan berani," pesannya.
Lalu, poin kelima adalah meminta KPU dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib, jujur, adil, dan bermartabat. "Terakhir kami minta dewan sebagai wakil rakyat hendaknya menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia terkini," harapnya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova