RADAR MALIOBORO - Pendeklarasian sikap terkait pelanggaran demokrasi di UAD tidak hanya diikuti oleh perwakilan dosen dan guru besar. Namun juga kalangan mahasiswa yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Presiden mahasiswa Rendi Harsono mengatakan, BEM UAD dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang tergerus oleh pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi. Dia merinci, banyak pelanggaran yang terjadi mulai dari menabrak batas undang-undang. Serta melangkahi norma-norma keadaban, bahkan mencederai etika berwarganegara.
"Kami merasa perlu menyoroti sikap presiden. Bukannya menunjukkan sikap kenegarawanan justru menampilkan wajah totaliter dengan berpihak pada salah satu pasangan calon presiden, itu mencoreng esensi demokrasi," tegasnya kemarin (5/2).
Disebutnya, seorang pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati hak setiap warga negara. Terlebih untuk menentukan pilihannya masing-masing. "Kami menegaskan bahwa demokrasi harus dijaga, dan ketidaknetralan pemerintah adalah ancaman serius terhadap fondasi demokrasi itu sendiri," sambungnya.
Rendi menilai, sikap ugal-ugalan dan keberpihakan yang terlihat jelas merupakan tindakan yang sangat tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Yang seharusnya membawa keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
"Kami meminta presiden dan penyelenggara negara merefleksikan kembali prinsip demokrasi, menjaga netralitas, dan menghindari keberpihakan yang dapat merugikan proses demokrasi," ungkapnya.
Dalam konteks ini, Rendi mewakili sudut pandang mahasiswa menuntut agar presiden dan jajaran penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara dan bantuan pemerintah untuk kepentingan elektoral kandidat tertentu. Selain itu, dikatakannya penting untuk menekankan vitalnya peran Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan seluruh elemen pengawas Pemilu untuk bersikap adil dan tegas. Dalam menindak pelanggaran serta kecurangan pemilu.
Mahasiswa UAD sendiri, lanjutnya, turut mengambil sikap kritis dan berkomitmen berdiri tegak dihadapan kekuasaan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. "Bila ada yang mengklaim gerakan ini ditunggangi kepentingan tertentu, kami menyatakan dengan tegas bahwa gerakan ini adalah kesadaran kolektif sebagai warga negara," tandasnya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova