RADAR MALIOBORO - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) turut merespons adanya gelombang petisi civitas academika sejumlah perguruan tinggi di Jogjakarta.
Presiden BEM KM UMY Siti Mauliani menyebut, pernyataan sikap yang disuarakan berangkat dari keresahan atas proses berjalannya demokrasi yang kemudian sudah tidak sesuai dengan koridor yang ada.
"Dan keresahan tersebut serta pernyataan sikap tersebut harusnya menjadi seruan moral yang diperhatikan dan dilihat langsung oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara hari ini," kata Siti kemarin (7/2).
Namun sayangnya jika melihat ke belakang, banyak persoalan terkait demokrasi konstitusi yang kemudian terjadi. Disebutkan, DPR tidak berjalan sebagai fungsi perannya sebagai pengawas pemerintah. Kemudian KPK yang dilemahkan, serta Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi independen dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan kelompok tertentu. "Hal ini menjadi wajah dari proses demokrasi yang berjalan dalam kontestasi pemilu ini," keluhnya.
Menurutnya, adanya pelanggaran etika, hingga penjatuhan marwah, mengharuskan kampus dan mahasiswa untuk mengambil peran dalam mengawal pemilu. "Mahasiswa hari ini bukan hanya sebagai orang yang memiliki hak untuk memilih," tegasnya.
Tapi memiliki peran lebih dalam kontestasi pemilu setelahnya. Mahasiswa itu memiliki beberapa peran sebagai moral force, guardian of value, serta social control. Kontrol tersebut yang dapat dilakukan sebagai penguat moral oleh kaum intelektual yang memiliki pemikiran satu langkah lebih depan daripada kelompok lain. "Oleh karena itu mahasiswa harus mampu menjadi peran penyadaran masyarakat terkait bagaimana moral hari ini yang berjalan," tegasnya.
Mahasiswa, lanjutnya, juga berperan sebagai gorden value sebagai penjaga nilai. Seperti dalam pemilu yakni nilai tanggung jawab keadilan, kenetralan, dan nilai dalam asas luber jurdil. Oleh karena itu dia berharap, mahasiswa hari ini harus sadar agar mampu menyadarkan masyarakat luas. Bahwa mereka memiliki peran dalam mengawal pemilu berjalan dengan koridor hukum yang ada. "Dengan menjujung asas luber jurdil," tegasnya. (gun/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova