RADAR JOGJA - Sebuah skandal besar mencuat di dunia perminyakan Indonesia pada awal 2024.
Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, ditemukan mengoplos BBM jenis Pertalite dengan Pertamax.
Praktik ini mengundang reaksi keras dari masyarakat karena dampaknya yang sangat merugikan baik dari segi finansial maupun kepercayaan publik terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia energi nasional.
Praktik ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan bakar Pertalite dengan bahan kimia tertentu yang memberi warna biru, menyerupai warna khas Pertamax.
Setelah campuran ini selesai, BBM oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, sesuai dengan harga Pertamax.
Di pasaran, harga Pertamax lebih mahal dibandingkan Pertalite, dan konsumen yang membeli tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya hanya mendapatkan Pertalite dengan harga yang lebih mahal.
Dampak Keuangan dan Kerugian Negara
Skandal ini diperkirakan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Meskipun tidak ada angka pasti yang diumumkan oleh Pertamina, sejumlah pihak menduga kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Konsumen menjadi korban dengan membayar lebih untuk bahan bakar yang sebenarnya tidak mereka dapatkan sesuai dengan yang diiklankan.
Lebih jauh lagi, keuntungan yang didapat dari praktik pengoplosan ini tidak dilaporkan dengan benar kepada pihak berwenang.
Baca Juga: Perkuat Jaringan dan Layanan, Astra Motor Resmikan Gedung Main Dealer Baru di Kaltim
Penyelidikan dan Penindakan Hukum
Setelah informasi ini terungkap, pihak kepolisian melalui Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap sejumlah SPBU yang terlibat dalam skandal ini.
Beberapa oknum pengelola SPBU ditangkap, dan mereka sedang menjalani proses hukum.
Tidak hanya itu, Pertamina sendiri juga berada dalam sorotan publik karena mereka dianggap kurang melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama produk dengan harga yang lebih tinggi seperti Pertamax.
Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak Pertamina yang terlibat dalam pengawasan distribusi BBM pun harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
Meski perusahaan negara ini menyatakan telah mengambil langkah untuk meningkatkan pengawasan dan melibatkan pihak ketiga dalam pemantauan, publik tetap kecewa atas terjadinya skandal yang merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap kualitas layanan Pertamina. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva