RADAR MALIOBORO – Dunia pendidikan di Jawa Tengah kembali ramai diperbincangkan setelah pemerintah provinsi membuka wacana penerapan sekolah enam hari. Setelah beberapa tahun terakhir menerapkan sistem lima hari kerja atau full day school, kini muncul dorongan untuk kembali ke pola lama.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, dalam sebuah acara di Boyolali menegaskan bahwa kajian ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah melibatkan akademisi, pakar pendidikan, serta masyarakat untuk menimbang dampak kebijakan terhadap anak dan keluarga.
Menurutnya, tujuan awal peneran lima hari sekolah adalah memberi ruang bagi anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan banyak orang tua bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan, sehingga waktu bersama keluarga tetap terbatas.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah juga menyiapkan langkah teknis jika kebijakan enam hari benar-benar diterapkan. Salah satunya adalah mutase guru agar lebih dekat dengan domisili, sehingga beban perjalanan tidak semakin berat. Pemerintah menilai sekolah enam hari dapat memperkuat karakter anak sekaligus melindungi mereka dari risiko pergaulan bebas di luar jam sekolah.
Meski demikian, wacana ini memunculkan pro dan kontra. Sebagian orang tua mendukung karena anak lebih terpantau di sekolah dan disiplin lebih terjaga. Namun, ada pula yang khawatir beban belajar anak semakin berat dan mengurangi waktu istirahat serta kegiatan non-akademis. “Kalau sekolah enam hari, anak-anak memang lebih sibuk di sekolah, tapi di sisi lain mereka jadi lebih aman karena waktunya terkontrol,” ujar Siti, salah seorang wali murid di Semarang.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Bambang Sutopo, menilai kebijakan ini harus dikaji secara komprehensif. “Sekolah enam hari bisa lebih efektif jika kurikulum disesuaikan. Jangan sampai anak hanya dijejali materi tanpa ruang untuk berkembang secara kreatif,” katanya.
Keputusan final mengenai kebijakan ini belum ditetapkan. Pemerintah menegaskan akan menunggu hasil kajian mendalam sebelum mengumumkan langkah resmi. Namun, wacana ini sudah cukup membuat masyarakat menaruh perhatian besar, karena menyangkut keseharian jutaan siswa dan guru di Jawa Tengah.
(Hanifah Okta)
Editor : Iwa Ikhwanudin