Yogyakarta – Majalah The Economist kembali menyuarakan kekhawatiran atas arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam analisis terbaru per 14 Mei 2026, media ekonomi ternama itu menilai pengeluaran besar-besaran pemerintah berpotensi melemahkan stabilitas fiskal Indonesia sekaligus mengancam demokrasi.
Artikel yang berjudul “Prabowo Subianto’s economic policy is weakening Indonesia” itu menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar US$20 miliar.
Program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima, namun diwarnai berbagai masalah mulai dari keracunan makanan, dugaan korupsi, hingga tekanan pada anggaran negara.
Baca Juga: "The Greatest of Aruna 35": Perayaan Perpisahan Megah Bertema Hollywood di TBY
Defisit fiskal Indonesia tercatat mencapai 0,93 persen dari PDB pada awal 2026.
Prabowo yang dilantik Oktober 2024 dengan janji pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun dinilai sedang memusatkan kekuasaan.
Langkah tersebut antara lain melalui pembentukan Dana Abadi Danantara (sovereign wealth fund) yang dinilai kurang transparan, serta perluasan peran militer dalam urusan sipil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membalas kritik dari lembaga seperti IMF.
Pemerintah tetap optimistis program-program prioritas akan mendorong pertumbuhan, meski kekhawatiran paralel dengan krisis moneter 1997-1998 mulai muncul di kalangan pengamat.
Baca Juga: Indomobil eMotor Jajaki Pasar Yogyakarta, Tawarkan Solusi Mobilitas Efisien dan Ramah Lingkungan
“Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang semakin ketat akibat program ambisius di tengah basis pendapatan negara yang masih lemah,” tulis The Economist sebagaimana dikutip berbagai media nasional.
Di Yogyakarta dan daerah lain, program MBG mendapat sambutan masyarakat, terutama kalangan sekolah dan keluarga prasejahtera.
Namun, laporan lapangan menyebutkan masih ada kendala distribusi dan kualitas bahan pangan di beberapa titik.
Pendukung pemerintahan berargumen bahwa langkah sentralisasi dan pembentukan Danantara diperlukan untuk efisiensi serta percepatan pembangunan.
Sementara kritikus khawatir transparansi dan checks and balances demokrasi akan terkikis. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin