RADAR MALIOBORO – Jokowi membuat sebuah kebijakan baru mengenai pajak film.
Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir Menteri BUMN yang mengatakan bahwa akan menyamaratakan pungutan pajak nonton film di seluruh daerah.
Rapat koordinasi Tingkat Menteri terkait Industri Film Indonesia dihadiri oleh Dwi Heriyanti B selaku Direktur Utama PT Produksi Film Negara (Persero), Sutjiati Eka Tjandrasari selaku Direktur Produksi, Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dan beberapa perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Melalui unggahan Instagram rpibadi @erickthohir pada Selasa, 28 November 2023, Erick Thohir mengatakan bahwa negara berpihak kepada industri film nasional.
“Pak Presiden (Jokowi) akan mengummkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah bahwa seluruh pungutan pajak karcis bioskop itu sama di semua daerah,” ucap Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Rabu, 29 November 2023.
PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial. PFN juga akan menampung hasil pungutan pajak sebagai lembaga pembiayaan film.
Fund tersebut akan ditaruh untuk khusus film nasional, himbaranya sudah ada di PFN.
Erick Thohir juga mengatakan bahwa film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64%.
Kalau tidak dijaga akan jadi swing back, seperti tahun 2014 – 2015 justru film hollywood akan lebih besar.
Angka ini harus dijaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah dalam negerinya sendiri.
“Bahwa kemungkinan harus ada Perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan. Baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan.
Sehingga juga kita ada titik akhirnya, bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean,” jelas Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Rabu, 29 November 2023.
