RADAR MALIOBORO - Anggota DPRD Bantul menyoroti pembangunan infrastruktur information technology (IT) di Bumi Projotamansari belum menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan kantor kalurahan yang belum seluruhnya tersambung dengan jaringan fiber optik (FO).
Anggota Komisi A DPRD Bantul Sigit Nursyam menyebut, pengajuan terkait infrastruktur IT selalu menjadi yang pertama disisihkan. Tidak seperti penanganan jalan dan jembatan yang masih dianggap lebih penting.
“Infrastruktur konvensional memang penting. Tapi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, infrastrukturnya pun juga harus semakin diperhatikan,” lontar Sigit kemarin (20/12).
Anggaran yang dibutuhkan untuk jaringan FO menjangkau seluruh kalurahan, lanjut Sigit, mencapai Rp 16 miliar. Hanya saja, pemkab belum mampu menyediakan anggaran reguler untuk hal itu. Hingga akhirnya beberapa terobosan dicoba. Seperti dengan mengajukan anggaran lewat dana keistimewaan (danais). “Ada beberapa titik di Imogiri di mana jaringan FO berhasil disambung dengan menggunakan danais,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, setiap kalurahan rata-rata mengelola 13-15 aplikasi layanan milik pemerintah. Jika belum tersambung dengan jaringan FO, maka risiko adanya gangguan jaringan internet berdasarkan cuaca akan naik secara signifikan. Sebab jaringan radio link sendiri sering error saat cuaca buruk. “Idealnya semua desa sudah tersambung jaringan FO, agar nanti layanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Berdasarkan data Diskominfo Bantul, dari 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul, baru 38 kantor kalurahan yang telah tersambung jaringan FO. Bahkan ada dua kapanewon yang seluruh kalurahannya belum tersambung jaringan FO. Yakni Kapanewon Piyungan dan Jetis. Seluruh kantor kalurahan di dua kapanewon tersebut masih menggunakan jaringan radio link.
Selain itu, ada beberapa kantor kalurahan yang berada di perbatasan dengan Kota Jogja atau berada di area perkotaan yang juga belum tersambung jaringan FO. Seperti Kalurahan Banguntapan, Jagalan, dan Potorono di Kapanewon Banguntapan. Juga Kalurahan Ngestiharjo di Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Bangunharjo di Kapanewon Sewon.
Kepala Diskominfo Bantul Bobot Ariffi’ Aidin mengaku, belum tersambungnya kantor kalurahan dengan jaringan FO karena terkendala anggaran. Meski demikian, kebutuhan internet di setiap kantor sudah terlayani dengan baik.
Menurutnya, perbedaan jaringan FO dan radio link hanya terletak pada akses koneksi. Jaringan FO terkoneksi lewat kabel fiber. Sedangkan radio link terkoneksi melalui frekuensi. Sehingga jika cuaca sedang buruk, jaringan radio link sering terganggu.
Bobot sendiri belum bisa memastikan terkait penambahan jaringan FO untuk kalurahan pada 2024 mendatang. “Tidak bisa dipetakan berapa anggaran yang dibutuhkan. Karena kalurahan satu dengan yang lain anggarannya berbeda, tergantung jarak kabel,” ucapnya.
Terpisah, Staf Kantor Kalurahan Jagalan Vitasari Widyaningrum mengaku, sering mengalami kesulitan sinyal saat menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebab kantor Kalurahan Jagalan masih menggunakan jaringan radio link. “Tidak setiap hari, tapi dalam waktu dua hari pasti trouble. Akhir-akhir ini justru sering mengalami kendala,” ungkapnya.
Selain aplikasi SISKEUDES, aplikasi E-RAB juga diakui Vita sering mengalami kendala sinyal. Aplikasi tersebut diakui sering buffering dan susah saat hendak log in. “Sering tidak stabil jaringannya. Nggak tahu apakah di servernya atau di jaringan internetnya,” lontarnya.
Sulitnya jaringan tersebut membuat kinerja para staf kantor kalurahan terganggu. Seperti deadline mundur, dan membuat kerjaan menumpuk. Misalnya ketika di kalurahan sedang ada sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) pada siang hari. Di mana esok harinya harus segera diserahkan ke Pemkab Bantul. “Yang jelas mengganggu deadline,” ujar Vita. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova