RADAR MALIOBORO – Pemerintah serius menggarap program pendidikan melalui inisiatif "Sekolah Rakyat".
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp7 triliun, yang tidak hanya terpusat di satu kementerian, tetapi tersebar di berbagai kementerian.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Sabtu (9/8/2025).
Menurutnya, penyebaran anggaran ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk membangun pendidikan secara holistik.
"Anggarannya sekitar Rp 7 triliun, tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum."
"Ini mencakup operasional, gaji guru, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan laptop untuk siswa," kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mengungkapkan kabar baik lainnya, yaitu alokasi anggaran Sekolah Rakyat pada tahun 2026 akan meningkat secara signifikan.
Rencana ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang, bertepatan dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Penambahan anggaran ini sejalan dengan target pemerintah untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat.
Pada tahun 2025, sebanyak 159 Sekolah Rakyat ditargetkan sudah beroperasi, menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia.
Jumlah ini akan bertambah lagi menjadi 200 sekolah pada tahun 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, tahun ini pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 15.000 laptop untuk menunjang proses belajar mengajar.
Tahap pertama akan membagikan 9.700 unit laptop pada akhir Agustus atau awal September 2025.
Dengan anggaran besar dan sinergi antar-kementerian, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi tonggak baru dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Qurata Ayun)
Sumber: Diolah dari laman resmi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi.go.id)
Editor : Iwa Ikhwanudin