RADAR MALIOBORO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memerangi korupsi dan penyelewengan anggaran negara dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Jum’at (15/8/2025). Di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, Prabowo mengungkap langkah tegas pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang dinilai rawan untuk diselewengkan.
“Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut.” tegas Prabowo. Ia menyoroti perilaku koruptif yang menhurutnya masih mengakar di berbagai tingkatan birokrasi, BUMN, hingga BUMD.
Prabowo mengaku, selama 229 hari memimpin, ia semakin memahami besarnya tantangan pemberantasan korupsi. Efisiensi anggaran, kata dia, menjadi langkah awal yang dilakukan. Anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan pos-pos belanja yang dianggap rawan penyalahgunaan dipangkas dan dialihkan untuk program yang lebih produktif.
“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.” ujarnya.
Presiden juga menyoroti fenomena yang ia sebut net outflow of national wealth, yakni kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Ia mengibaratkan kondiis tersebut seperti tubuh yang terus kehilangan darah hingga berpotensi mati. Jika pemerintah membiarkannya secara terus menerus, maka potensi yang bisa terjadi adalah Indonesia menjadi sebuah negara yang gagal.
Dalam pidatonya, Prabowo menyentil ironi di sektor pangan. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia sempat mengalami kelangkaan minyak goreng selama berminggu-minggu. Ia menuding hal ini sebagai bentuk “serakahnomics”, yang ia definisikan sebagai permainan manipulasi oleh pihak-pihak yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Prabowo menegaskan pentingnya kembali ke “rancangan bangun” yang dibuat para pendiir bangsa dan tertuang dalam UUD 1945, khuussnya pasal 33 Ayat 1-4. Ia menolak pandangan bahwa prinsip ekonomi dalam konstitusi sudah kuno. Menurutnya, generasi 45 lebih paham bagaimana harus menjalankan, menggerakkan ekonomi dan demokrasi.
Ia juga mengkritik distorsi ekonomi yang membuat pertumbuhan 5% per tahun tidak dinikmati merata oleh rakyat. Menurutnya, ketidakkonsekuenan menjalankan UUD 1945 menyebabkan kesenjangan, harga pangan tinggi, dan banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, Prabowo melaporkan sejumlah capaian. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,12% pada semester pertama 2025. Investasi juga mencatat kenaikan signifikan, mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6% dibanding periode sama tahun lalu.
Menutup pidatonya, ia menyerukan konsistensi untuk menjalankan konstitusi demi menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
(Athifah Dihyan Calysta)
Editor : Iwa Ikhwanudin