RADAR MALIOBORO - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah ini setara dengan 20 persen dari total APBN dan diklaim Presiden Prabowo Subianto sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran,” ujar Prabowo dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menegaskan, anggaran tersebut diarahkan pada berbagai prioritas, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, hingga penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah juga menyiapkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, serta mengalokasikan Rp150,1 triliun untuk peningkatan fasilitas sekolah dan kampus.
Untuk peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan ASN daerah juga dijanjikan tetap tersedia. Selain itu, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat akan diperkuat sebagai akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, dari total dana pendidikan, hampir setengahnya justru terserap ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo menyebut anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun, dengan target menjangkau 82,9 juta siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta kelompok ibu hamil, menyusui, balita, dan anak prasekolah.
Dominasi MBG mencapai 44 persen dari total anggaran pendidikan kemudian menuai sorotan. Banyak pihak menilai kebijakan ini tidak langsung menyentuh akar persoalan pendidikan. Meski pemenuhan gizi penting bagi tumbuh kembang anak, pemberian menyeluruh tanpa melihat kondisi ekonomi dinilai rawan tidak tepat sasaran. Anak dari keluarga mampu tetap mendapat jatah makan gratis, padahal mereka bisa memenuhinya sendiri.
Kritik juga mengemuka soal risiko terpinggirkannya kebutuhan fundamental pendidikan, seperti infrastruktur sekolah yang belum merata serta kesejahteraan guru, khususnya honorer yang gajinya masih jauh di bawah standar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengakui tantangan ini. “Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujarnya dalam kuliah umum di ITB, Kamis (7/8/2025).
Ia menambahkan, rendahnya gaji guru menimbulkan pertanyaan apakah seluruh beban harus ditanggung negara atau bisa ada partisipasi dari masyarakat.
Namun, dengan anggaran pendidikan yang sangat besar, publik menilai pemerintah semestinya mampu menjamin kesejahteraan guru, terutama honorer.
Publik berharap pemerintah bisa menyeimbangkan antara program populis seperti MBG dan kebutuhan mendasar pendidikan. Anggaran terbesar sepanjang sejarah seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat fasilitas, dan mencetak generasi yang benar-benar siap bersaing di panggung global.
(Athifah Dihyan Calysta)
Sumber: presidenri.go.id & kemenkeu.go.id
Editor : Iwa Ikhwanudin