RADAR MALIOBORO – Setelah banyaknya aksi unjuk rasa diberbagai daerah, pimpinan DPR RI akhirnya menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta. Adapun mahasiswa yang hadir diantaranya, BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Himpunan mahasiswa Islam (HMI).
Tuntutan pun disampaikan dengan diwakili perwakilan mahasiswa tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan secara langsung tuntutan “17+8” yang belakangan menjadi simbol gerakan rakyat.
Tiga pimpinan DPR yang hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Mereka mendengarkan aspirasi mahasiswa yang berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi.
Isinya mencakup isu pembekuan tunjangan DPR, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat, hingga percepatan pembahasan sejumlah RUU prorakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU ketenagakerjaan.
Ketua Harian DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Ia menegaskan mulai 4 September DPR akan mengundang seluruh fraksi untuk membahas secara detail poin-poin tuntutan mahasiswa.
“Kami memahami suara rakyat yang disampaikan melalui mahasiswa. Beberapa langkah sudah kami ambil, termasuk penghentian tunjangan dan fasilitas anggota DPR,” ujar Dasco.
Pimpinan DPR, Sufni Dasco juga menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangannya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan mewakili aspirasi rakyat.
Walaupun perminttan maaf sudah tersampaikan, harus tetap dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh.
Meski demikian, mahasiswa tetap menegaskan sikap kritis mereka.
Dalam pertemuan itu, mereka menuntut agar pimpinan DPR segera menghubungi Kapolri guna membebaskan mahasiswa yang masih ditahan akibat demonstrasi.
Selain itu, mereka meminta DPR menunjukkan bukti nyata dalam memenuhi seluruh poin 17+8, bukan hanya sebatas janji politik.
Pertemuan ini terjadi ditenagh gelombang protes masyarakat sejak akhir Agustus lalu.
Tuntuntan 17+8 kini telah menjadi symbol perlawanan public bagi praktik politik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, srklaigus desakan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kebijakan Negara. (Alya Amirul Khasanah)