RADAR MALIOBORO – Pembangunan tanggul beton di kawasan laut Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya tidak menangani perizinan dan tata ruang pembangunan tanggul beton. Menurutnya, kewenangan penuh berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pembangunan tanggul laut ini bertujuan untuk mengatasi rob dan melindungi wilayah pesisir Jakarta dari ancaman banjir. Namun, proyek ini menuai kritik karena dianggap berpotensi merusak ekosistem laut, mengganggu mata pencaharian nelayan tradisional, dan menyebabkan sedimentasi serta pendangkalan.
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan bahwa pembangunan tanggul beton di wilayah laut Cilincing telah mengantongi izin lingkungan yang diterbitkan oleh kementeriannya kepada PT Karya Cipta Nusantara (KCN) selaku pengembang kawasan tersebut. Persetujuan terkait izin lingkungan itu telah dilakukan sejak 2023 dan terakhir pada Desember 2024. Hanif menambahkan bahwa kajian terkait izin pembangunan telah dilakukan berkali-kali, termasuk konsultasi publik.
Keberadaan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer ini dianggap mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Mereka terpaksa harus memutar lebih jauh. Kondisi ini memicu reaksi dari berbagai pihak. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti pentingnya proses konsultasi publik dan meminta KKP untuk mengkaji ulang izin tanggul beton.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) akan memberikan kompensasi untuk nelayan yang terdampak pembangunan tanggul beton. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mendekatkan kembali area penangkapan ikan (fishing ground) dengan perbaikan kualitas lingkungan perairan dan pemberian rumpon.
Pembangunan tanggul beton di laut Cilincing merupakan proyek strategis, namun juga menghadirkan tantangan terkait perizinan, dampak lingkungan, dan sosial. Masyarakat berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara transparan dan akuntabel dalam mengelola proyek ini. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan tanggul beton tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(Laeli Musfiroh)
Editor : Iwa Ikhwanudin