Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengambil langkah signifikan dengan secara resmi mengadopsi Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). Keputusan ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menetapkan tanggal-tanggal penting ibadah Islam secara pasti hingga 30 tahun ke depan. Penerapan KHGT ini dimulai pada tahun 1447 Hijriyah.
Penetapan Tanggal Ibadah Krusial Tahun 2026
Berdasarkan penggunaan KHGT, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menetapkan tanggal-tanggal penting untuk tahun 2026. Penetapan ini bahkan menghasilkan revisi dari kalender cetak sebelumnya.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menjelaskan bahwa penetapan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026 ini merupakan hasil peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi parameter KHGT. Meskipun kriteria utama KHGT tidak terpenuhi untuk awal Ramadan, validasi pada parameter kedua (terpenuhinya kondisi astronomis setelah pukul 24.00 UTC dengan ijtimak di Selandia Baru) memastikan tanggal tersebut.
Latar Belakang dan Kriteria KHGT
KHGT merupakan produk dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diperkenalkan sejak tahun 2008. OKI berharap agar negara-negara Islam menggunakan kalender tunggal ini sebagai upaya menjaga nama baik Islam di kancah global. "Kok pada zaman begini belum memiliki kalender tunggal kan aneh. Karena secara ilmu itu bisa," ujar Hamim Ilyas, mengutip pertimbangan OKI.
Muhammadiyah memutuskan mengadopsi kalender ini dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Hamim Ilyas menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena KHGT memenuhi dua aspek penting: aspek syariah Islam dan keilmuan.
Kriteria Teknis KHGT
Sistem KHGT memiliki kriteria astronomis yang jelas:
-
Ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam.
-
Sudut elongasi minimal 8 derajat (atau setara/lebih dari 8 derajat 6 menit, merujuk pada Muktamar Turki 2016).
Muhammadiyah, menjadi salah satu yang mengadopsi KHGT. Hamim Ilyas menyebutkan, di kawasan ASEAN, baru Indonesia saja yang mengadopsi. Negara lain yang menerapkan adalah Turki, sementara Arab Saudi belum menggunakannya.
Perlu digarisbawahi, penetapan tanggal ibadah oleh Muhammadiyah ini berbeda dengan pemerintah. Di Indonesia, penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan melalui sidang isbat. Sidang isbat ini bertujuan mengakomodasi dua metode yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan hilal secara langsung). Dengan demikian, tanggal resmi yang berlaku secara nasional baru akan ditentukan setelah sidang isbat Kemenag.
Editor : Jihad Rokhadi