RADAR MALIOBORO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Menurutnya, proyek tersebut berada di bawah pengelolaan PT Danantara yang setiap tahunnya menerima dividen dari berbagai BUMN dengan nilai mencapai lebih dari Rp 80 triliun.
Dengan pemasukan sebesar itu, Purbaya menilai Danantara memiliki kemampuan finansial dan manajemen yang cukup untuk mengatur penyelesaian kewajiban utang tanpa membebani anggaran negara.
Dalam rapat internal, Danantara disebut telah menyiapkan dua opsi pelunasan utang. Opsi pertama adalah melalui penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), yang selama ini menjadi salah satu operator utama transportasi publik di Indonesia.
Opsi kedua adalah menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah sebagai bentuk kompensasi atas beban utang yang ada.
Kedua opsi ini masih dalam tahap kajian, tetapi pemerintah menekankan bahwa bentuk penyelesaian apa pun tidak boleh melibatkan APBN sebagai sumber pendanaan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam (12/10/2025), tidak ada pembahasan terkait penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh.
Ia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mendorong kemandirian finansial BUMN dan badan pengelola proyek agar tidak terus-menerus bergantung pada anggaran negara.
Lebih lanjut, pemerintah ingin proyek kereta cepat terus berkembang sebagai bagian dari modernisasi transportasi nasional.
Rencana jangka panjang bahkan mencakup perluasan jalur dari Jakarta hingga Surabaya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa.
Dengan pengembangan ini, pemerintah berharap kereta cepat tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat melalui mobilitas yang lebih efisien. (Nugrahaningtyas)