RADAR MALIOBORO – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memasukkan Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Kamis (23/10/2025).
Presiden Prabowo menyebut Bahasa Portugis memiliki nilai strategis bagi Indonesia, terutama untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara berbahasa Portugis. Ia juga menyebut akan mengarahkan Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menindaklanjuti pengajaran Bahasa Portugis.
Hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam tahap wacana. Belum ada regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengenai pemberian materi Bahasa Portugis di sekolah maupun perguruan tinggi.
Bahasa Portugis saat ini menjadi bahasa resmi di sembilan negara yang tergabung dalam Community of Portuguese Language Countries (CPLP), yaitu Brasil, Portugal, Mozambik, Angola, Guinea-Bissau, Timor Leste, Kabo Verde, Guinea Khatulistiwa, serta São Tomé dan Príncipe.
Di kawasan Asia Tenggara, Timor Leste menjadi satu-satunya negara yang menjadikan Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi sekaligus bahasa pengantar di sekolah bersama Bahasa Tetum.
Beberapa negara yang bukan penutur Bahasa Portugis juga telah mengajarkan bahasa ini secara terbatas. Sebagai contoh, Tiongkok dan Jepang adalah negara yang memiliki program studi Bahasa Portugis di beberapa universitas untuk mendukung hubungan ekonomi dengan Brasil dan negara-negara Afrika.
Di Eropa, Bahasa Portugis termasuk salah satu bahasa pilihan dalam program European Language Framework yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah.
Wacana ini memicu berbagai respons di media sosial. Sejumlah netizen menyebut langkah tersebut cenderung kurang realistis mengingat kemampuan Bahasa Inggris di kalangan pelajar Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ada pula yang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat kemampuan Bahasa Indonesia dan memperluas penguasaan teknologi digital di dunia pendidikan.
“Bahasa Indonesia aja banyak yang masih keliru nulis ‘di’ dan ‘ke’, tapi kurikulum udah mikir nambah bahasa lain. We don’t need more languages, we need better education ethics,” tulis seorang pengguna X (sebelumnya Twitter).
“Kalau opsional masih oke lah, tapi kalau wajib? Kayak nggak mikir realita aja,” ujar netizen lain menanggapi wacana tersebut.
Ada pula yang menyarankan agar pemerintah lebih mempertimbangkan Bahasa Mandarin, yang dinilai lebih global dan berprospek.
Sementara sebagian lainnya menilai kebijakan ini dapat membuka peluang diplomatik dan kerja sama baru dengan negara-negara Amerika Latin serta Afrika.
Pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal atau mekanisme implementasi pengajaran Bahasa Portugis. Kemendikbudristek juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut arahan Presiden tersebut.
(Maulina)
Editor : Iwa Ikhwanudin