RADAR MALIOBORO – Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Senin (10/11). Gelar tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/2025 dan diterima oleh putrinya, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto), mewakili keluarga.
Namun di balik penghargaan tersebut, public terbelah. Sebagian mengapresiasi pengakuan negara atas jasa Soeharto dalam Pembangunan dan stabilitas nasional, terutama pada masa Orde Baru. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan ini, mengingat rekam jejak kontroversialnya dalam bidang hak asasi manusia, pembungkaman politik, dan sentralisasi kekuasaan selama lebih dari tiga dekade.
Sejumlah akademisi dan aktivis menyebut bahwa penetapan ini membuka kembali perdebatan lama tentang bagaimana bangs aini merekonsiliasi masa lalu. “Gelar pahlawan bukan hanya soal jasa, tapi juga soal nilai. Apakah kita sudah selesai berdamai dengan sejarah?” ujar Dr. Lestari Wulandari, sejarawan dari Universitas Sanata Dharma.
Di media sosial, tagar #SoehartoPahlawan dan #RekonsiliasiSejarah sempat menjadi trending, mencerminkan respons publik yang beragam. Sebagaian menyuarakan bahwa pengakuan ini bisa menjadi langkah awal untuk membuka dialog nasional yang lebih jujur tentang masa lalu. Namun sebagian lain khawatir bahwa ini justru bisa mengaburkan luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa proses penetapan telah melalui kajian panjang dan pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Kita tidak menutup sejarah, tapi menilai secara utuh kontribusi beliau terhadap bangsa,” ujar Menteri Sosial dalam konferensi pers.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga menjadi refleksi tentang bagaimana bangsa ini memaknai kepahlawanan di era kontemporer. Apakah kepahlawanan hanya diukur dari Pembangunan fisik dan stabilitas, atau juga dari keberanian menghadapi kritik dan membuka ruang demokrasi.
Di tengah peringatan Hari Pahlawan, keputusan ini menjadi momen penting untuk meninjau ulang narasi sejarah nasional. Bukan untuk menghapus atau mengagungkan, tetapi untuk memahami secara utuh dan adil. Sebab bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa, tetapi juga belajar dari luka.
Baca Juga: Presiden Prabowo Akan Batasi Game Online, Terkait Ledakan Di SMA 72
(Hanifah Okta)
Editor : Iwa Ikhwanudin