RADAR MALIOBORO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai media nasional belakangan ini kurang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurutnya, sikap media yang dianggap terlalu pasif turut berdampak pada melambatnya kondisi ekonomi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya seusai menghadiri acara Run For Good Journalism yang digelar Forum Pemred di Jakarta, Minggu (16/11/2025).
Ia mengatakan sejumlah pemimpin redaksi mengeluhkan bisnis media yang sedang lesu, dan mengaitkan situasi tersebut dengan menurunnya intensitas kritik terhadap pemerintah.
“Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun", ujar Purbaya dalam pertemuan tersebut.
Ia kemudian menyoroti bahwa jurnalis tidak seaktif sebelumnya dalam menyuarakan protes maupun masukan kepada pemerintah.
Purbaya menilai media dalam beberapa tahun terakhir kurang menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah, padahal itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu minimnya kritik dari jurnalis membuat proses perbaikan kebijakan tidak berjalan optimal dan turut berpengaruh pada perlambatan ekonomi.
Menurut Purbaya, media perlu kembali bersuara lantang agar pemerintah mendapat masukan yang jelas untuk menghindari kesalahan kebijakan di masa depan.
“Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” ujar Purbaya.
Pernyataan Purbaya menuai pertanyaan dari warganet. Beberapa menyebut bahwa tidak semua ASN di pemerintahan terbuka dan menerima kritik.
"Nanti dikritik diuber-uber dikriminalkan tidak pak?," tulis seorang warganet akun pedasmanis.
"Bagaimana kalau kasusnya kayak wartwan Udin, kritik korupsi tapi malah dibunuh, kasusnya belum selesai sampai sekarang," tulis warganet lainnya.
"Gmn mau kritik kalau kritik dilaporin," tambah warganet.
Sementara itu terkait bisnis media yang lesu, Ketua Forum Pemred Indonesia Retno Pinasti, mengusulkan agar pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan media.
Ia mendorong penerapan konsep no tax for knowledge bagi lembaga pers yang terverifikasi dan menyajikan informasi yang akurat.
“Kalau bisa pajaknya dikurangi,” kata Retno. (Silvia Oktaviani)
Editor : Meitika Candra Lantiva