RADAR MALIBORO – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung dampak banjir bandang di Aceh Timur pada Minggu, (14/12/2025). Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi kawasan terdampak secara menyeluruh.
Hanif menegaskan kehadirannya tidak hanya untuk melihat dampak bencana, tetapi sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar tragedi serupa tidak kembali terjadi dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang dibiarkan.
Dari hasil pemantauan udara, kondisi di kawasan hulu dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai penyangga ekosistem. Area yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung tampak terbuka, alur sungai melebar secara tidak wajar, serta terdapat jejak longsoran tanah yang mengarah langsung ke permukiman warga.
Temuan tersebut memperkuat urgensi perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Pemerintah menemukan indikasi kuat adanya penyerobotan kawasan hutan dan alih fungsi lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk di wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat. Kondisi ini menyebabkan kerusakan fungsi lahan dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Hanif, dikutip dari laman resmi DLHK Aceh.
Ke depan, KLH/BPLH akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak. Evaluasi tersebut meliputi kondisi hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perubahan tata guna lahan yang terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana. KLH/BPLH juga memastikan sejumlah korporasi yang diduga terlibat akan diproses melalui penegakan hukum secara tegas dan terukur.
(Alena Mutiara)
Editor : Iwa Ikhwanudin