RADAR MALIOBORO - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kemungkinan pengiriman 5.000 hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza.
Jumlah tersebut setara satu brigade militer.
Jika benar-benar terlaksana, Indonesia akan menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengirim pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Namun, sampai sekarang rencana ini masih belum memiliki angka dan jadwal yang benar-benar pasti.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan bahwa sejumlah personel sudah mulai menjalani latihan.
Ia menyebut kisaran jumlah 5.000–8.000 prajurit, tetapi menegaskan bahwa semua masih dalam tahap negosiasi.
Artinya, belum ada keputusan final terkait berapa banyak pasukan yang benar-benar akan diberangkatkan.
Ia juga tidak merinci secara detail lokasi penugasan maupun bentuk operasi yang akan dijalankan di lapangan.
“Bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujar Maruli.
Dari sisi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), pemerintah mengakui bahwa proses persiapan memang sedang berlangsung.
Namun, mereka juga menekankan bahwa timeline, jumlah personel, dan rincian operasional belum bersifat definitif.
Rencana ini masih berada di tahap pembahasan teknis dan diplomatik, belum pada tahap eksekusi.
“Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya sedang dilakukan,” jelas Vahd Nabyl A. Mulachela, Juru Bicara Kemlu RI, seperti dikutip dari Antara.
Pasukan yang disiapkan nantinya akan berada di bawah kerangka ISF, yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tahun 2025.
ISF sendiri memiliki mandat untuk membantu menstabilkan situasi keamanan di Gaza, menjaga wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, mendukung proses demiliterisasi, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar. Misi ini diarahkan secara strategis oleh Board of Peace (BoP).
Pemerintah menyebut bahwa peran Indonesia dalam misi ini akan bersifat non-ofensif.
Artinya, TNI tidak ditugaskan untuk melakukan operasi tempur atau pelucutan senjata secara agresif.
Fokusnya disebut pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi infrastruktur.
Melansir CNA, rencana pengiriman pasukan ini juga beriringan dengan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026.
Inisiatif BoP disebut didukung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Selain agenda perdamaian, pemerintah Indonesia juga membuka peluang pembahasan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat dalam kunjungan tersebut.
Kombinasi agenda keamanan dan ekonomi ini membuat sebagian pihak menilai bahwa langkah Indonesia bukan cuma soal bantuan kemanusiaan, tapi juga berkaitan dengan kepentingan dan strategi hubungan luar negeri.
Sejumlah negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, dan Azerbaijan dilaporkan mempertimbangkan partisipasi dalam ISF.
Di sisi lain, ada pula negara yang menolak terlibat.
Sampai saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengirim pasukan dalam jumlah besar, walaupun detailnya masih belum final.
Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup strategis sekaligus sensitif.
Di satu sisi, Indonesia selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina di forum internasional.
Di sisi lain, keterlibatan langsung melalui pengiriman ribuan pasukan ke wilayah konflik tentu membutuhkan pertimbangan matang, baik dari sisi keamanan prajurit, anggaran negara, maupun dampaknya terhadap hubungan diplomatik dengan berbagai pihak. (Alya Ruhadatul Nabilah Aisy)
Editor : Meitika Candra Lantiva