RADAR MALIOBORO – Kisah pengabdian seorang guru honorer di pedalaman Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, termasuk Instagram Reel yang diunggah akun @clisul (dengan tag @suliantoindriaputra).
Pak Agustinus, guru honorer di SD Negeri Batu Esa, Kabupaten Kupang Barat, NTT, telah mengabdi lebih dari 23 tahun, namun kini hanya menerima gaji Rp223.000 per bulan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam video yang beredar luas tersebut, Pak Agustinus menceritakan perjuangan hariannya: setiap pagi pukul 06.30 ia berangkat ke sekolah dengan menumpang truk (nebeng truk) karena akses jalan yang sulit di wilayah pedalaman Kupang.
Pulang sekolah sekitar pukul 12.00, ia kembali menunggu truk di pinggir jalan.
Meski rela mempertaruhkan nyawa demi mengajar anak-anak di pelosok, gajinya justru dipangkas drastis dari sebelumnya Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
"Terima Rp223.000 per bulan," ujar Pak Agustinus dalam wawancara yang diabadikan dalam reel tersebut, seperti dikutip dari berbagai sumber viral di Instagram dan media online.
Pembayaran gaji pun tidak rutin, sering kali dirapel setiap tiga hingga enam bulan sekali, bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Nominal tersebut bahkan dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi bagi seorang guru yang sudah berkeluarga dan hidup di garis kemiskinan.
Kebijakan efisiensi ini menuai kritik tajam dari netizen dan influencer seperti Sulianto Indria Putra (dikenal sebagai @suliantoindriaputra atau @withsulii), yang langsung mendatangi lokasi untuk bertemu Pak Agustinus dan guru honorer lainnya seperti Pak Wesli.
Dalam caption reel, disebutkan:
"Logika mana yang digunakan? Guru yang rela nebeng truk demi mengajar justru jadi sasaran 'efisiensi' anggaran. Dari 600 ribu ke 223 ribu, apakah ini harga sebuah pengabdian di NTT?"
Cerita ini mencerminkan nasib ribuan guru honorer di NTT yang masih bergantung pada honor minim, sering telat dibayar, dan terdampak pemotongan anggaran meski pemerintah pusat berencana mengangkat ribuan PPPK guru pada 2026.
Pak Agustinus sendiri menyatakan tetap setia mengajar hingga pensiun, bukan karena imbalan materi, melainkan dedikasi tulus terhadap pendidikan anak-anak di daerah terpencil.
Pakar pendidikan dan masyarakat pun menyerukan perlunya perhatian serius dari pemerintah.
Prioritas kesejahteraan guru honorer dinilai mendesak agar mutu pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak semakin terpuruk.
Beberapa pihak mengusulkan bantuan finansial seumur hidup atau solusi darurat bagi guru seperti Pak Agustinus.
Kisah Pak Agustinus menjadi pengingat pahit: di balik jargon pendidikan berkualitas, nasib para pahlawan tanpa tanda jasa di pelosok NTT masih terpinggirkan.
Saatnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengubah realita ini demi masa depan generasi penerus. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin