RADAR MALIOBORO - Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu bagian penting dari sejarah kota Yogyakarta dan masih berdiri kokoh hingga sekarang.
Pada 17 Maret 1813, Pemerintah Inggris secara resmi menetapkan wilayah ini sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Natakusuma karena jasanya membantu meredam konflik internal Kesultanan Yogyakarta tahun 1812.
Thomas Stamford Raffles menobatkan Pangeran Natakusuma sebagai K.G.P.A.A. Paku Alam I, yang sekaligus menjadi awal berdirinya Kadipaten Pakualaman sebagai daerah otonom yang berdampingan dengan Kesultanan Yogyakarta.
Meskipun pernah berada di bawah kekuasaan Inggris dan Belanda hingga tahun 1942, Pakualaman tetap teguh mempertahankan tradisi, struktur kekuasaan, serta otonomi internalnya.
Dominasi kolonial tidak mampu menghilangkan identitas politik dan budaya yang telah terbentuk sejak awal pendirian Pakualaman.
Saat Indonesia memasuki masa awal kemerdekaannya, Pakualaman dengan tegas menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 bersama Kesultanan Yogyakarta.
Penegasan ulang dari sikap tersebut disampaikan melalui amanat yang dibacakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 5 September 1945.
Berkat kontribusinya yang besar sejak awal berdirinya negara, Yogyakarta, termasuk Pakualaman mendapatkan pengakuan sebagai Daerah Istimewa.
Melalui status tersebut, posisi Sultan ditetapkan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan DIY.
Saat ini, Pakualaman berada di bawah kepemimpinan penerus garis keturunan yang naik tahta pada 2016, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X.
Sebagai lembaga yang menyatukan fungsi budaya dan politik, Pakualaman memiliki peran penting dalam sejarah Yogyakarta serta mencerminkan kesinambungan tradisi yang terus terjaga dari zaman kolonial sampai masa kini. (Desfina Citra)
Editor : Meitika Candra Lantiva