RADAR MALIOBORO— Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga HAM tertinggi di bawah naungan PBB itu.
Indonesia maju sebagai kandidat tunggal dari kawasan Asia-Pasifik melalui mekanisme rotasi regional. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang bertugas memimpin seluruh agenda, sidang, dan proses kerja Dewan HAM sepanjang 2026.
Pemerintah menyatakan presidensi Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan transparan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, Indonesia akan memfokuskan kepemimpinannya pada penguatan dialog lintas kawasan, pembangunan kepercayaan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan di tengah dinamika geopolitik global.
Baca Juga: Matcha, Maskulinitas, dan Gen Z: Ketika Pilihan Minuman Menjadi Stigma Sosial
Namun, penunjukan tersebut tidak sepenuhnya disambut optimistis oleh kelompok masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai posisi strategis Indonesia di Dewan HAM PBB tidak serta-merta mencerminkan perbaikan nyata kondisi HAM di dalam negeri.
“Tidak banyak yang bisa diharapkan mengingat rekam jejak HAM Indonesia sendiri belakangan ini sangat problematik,” kata Usman Hamid.
Ia menyoroti masih maraknya kasus pemenjaraan aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penanganan demonstrasi yang dinilai represif. Menurut Usman, kepemimpinan Indonesia di forum HAM global seharusnya diiringi dengan komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan HAM secara konsisten di tingkat nasional.
Usman menambahkan, keseriusan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dapat diuji melalui keterbukaan terhadap mekanisme internasional, termasuk dengan memfasilitasi kunjungan pelapor khusus dan para ahli independen PBB guna menilai situasi HAM di Indonesia secara objektif.
Baca Juga: Kenapa Remaja Zaman Sekarang Butuh Tidur yang Cukup? Ini Penjelasan dan Dampaknya bagi Kesehatan
Sebagai informasi, Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah yang beranggotakan 47 negara dan memiliki mandat utama mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Indonesia akan memegang presidensi lembaga tersebut selama satu tahun hingga akhir 2026.
(Alena Mutiara)