Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengadopsi resolusi yang diajukan Bahrain untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
China dan Rusia, sebagai anggota tetap dengan hak veto, menolak draf resolusi tersebut dalam pemungutan suara pada Selasa (7 April 2026).
Dari 15 anggota DK PBB, 11 negara mendukung resolusi, sementara China dan Rusia memberikan suara menentang (veto).
Dua negara lainnya, Kolombia dan Pakistan, abstain.
Resolusi yang sudah beberapa kali direvisi dan diperhalus ini pada akhirnya tidak lolos karena veto dari dua kekuatan besar tersebut.
Resolusi yang didukung kuat oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Arab ini awalnya lebih tegas, termasuk opsi "semua cara yang diperlukan" untuk membuka jalur pelayaran.
Namun, setelah mendapat penolakan keras, teks akhir hanya mendorong negara-negara untuk berkoordinasi dalam upaya defensif guna melindungi kebebasan navigasi dan keamanan kapal komersial di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan chokepoint vital dunia.
Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur sempit antara Teluk Persia dan Teluk Oman ini.
Iran disebut-sebut telah membatasi akses pelayaran di tengah ketegangan regional dengan AS dan Israel, yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dunia.
China dan Rusia menilai resolusi tersebut berpihak satu sisi terhadap Iran dan berpotensi memicu eskalasi konflik lebih lanjut.
Beijing menyatakan bahwa tindakan DK PBB seharusnya tidak "menambah bahan bakar api" di kawasan yang sudah panas.
Sementara itu, utusan AS menyerukan agar "negara-negara bertanggung jawab" bergabung melindungi jalur maritim tersebut.
Kegagalan ini terjadi di tengah deadline yang disebut-sebut oleh Presiden AS Donald Trump terkait isu Iran.
Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz pun kini menghadapi jalan buntu di level internasional.
Bagi Indonesia sebagai negara importir minyak, gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga BBM dan inflasi.
Analis menyebut stabilitas jalur ini krusial bagi perekonomian global, termasuk negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia diharapkan terus memantau perkembangan dan memperkuat diversifikasi sumber energi serta diplomasi di forum internasional.
(Sumber: laporan resmi PBB)
Editor : Iwa Ikhwanudin