Yogyakarta, 21 April 2026 – Pemerintah Jepang resmi mengumumkan perubahan aturan ekspor pertahanan paling besar dalam puluhan tahun.
Mulai hari ini, Tokyo mencabut sebagian besar pembatasan penjualan senjata ke luar negeri, membuka peluang ekspor kapal perang, rudal, kapal selam, jet tempur, dan berbagai senjata mematikan lainnya.
Keputusan ini disetujui oleh pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi dan langsung menghapus lima kategori ekspor yang selama ini membatasi penjualan militer Jepang hanya pada peralatan non-mematikan seperti peralatan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapu ranjau.
Kini, setiap proposal penjualan akan dievaluasi secara kasus per kasus oleh para menteri dan pejabat terkait.
Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan tiga prinsip utama: skrining ketat, pengendalian transfer ke negara ketiga, serta larangan penjualan ke negara yang sedang terlibat konflik.
Pengecualian hanya boleh dilakukan jika dianggap penting untuk kepentingan keamanan nasional Jepang.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Tokyo menjauh dari kebijakan pasifisme pasca-Perang Dunia II.
Selama ini, industri pertahanan Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries hanya mengandalkan pesanan kecil dari Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) sendiri.
Dengan ekspor kini dibuka lebar, Jepang berharap bisa meningkatkan volume produksi, menekan biaya per unit, serta memperkuat basis industri pertahanan yang bisa dimanfaatkan saat krisis militer.
Perubahan ini juga datang di tengah meningkatnya permintaan global.
Perang di Ukraina dan Timur Tengah telah membebani pasokan senjata Amerika Serikat, sehingga sekutu AS di Eropa dan Asia mulai mencari pemasok alternatif.
Ketidakpastian komitmen keamanan Washington di bawah Presiden Donald Trump semakin mendorong diversifikasi ini.
Negara-negara dari Polandia hingga Filipina sudah mulai menjajaki peluang pengadaan.
Salah satu kesepakatan pertama yang mungkin segera terealisasi adalah ekspor kapal perang bekas ke Manila, menurut dua sumber yang dikutip Reuters.
Jepang sendiri sedang gencar meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai 2 persen dari PDB.
Pemerintahan Takaichi juga akan mengumumkan kenaikan lebih lanjut dalam strategi keamanan nasional baru tahun ini.
Negara itu juga tengah mengembangkan jet tempur generasi mendatang bersama Inggris dan Italia yang dijadwalkan beroperasi pada pertengahan 2030-an.
Perubahan kebijakan Jepang ini menjadi perhatian serius bagi Indonesia sebagai mitra strategis Tokyo.
Di tengah ketegangan Laut China Selatan dan Laut China Timur, langkah Jepang ini bisa memperkuat kerja sama pertahanan Indo-Pasifik, termasuk dengan negara-negara ASEAN.
Indonesia yang tengah memodernisasi alutsista TNI berpotensi mendapat akses teknologi pertahanan Jepang yang selama ini terbatas.
(Sumber: Reuters, via utas resmi @Reuters)
Editor : Iwa Ikhwanudin