Dua karyawan Binance yang sempat ditahan di Uni Emirat Arab (UEA) telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan terkait aliran dana pihak ketiga. Binance menyebut keduanya telah dinyatakan tidak terkait dengan penyelidikan tersebut.
Informasi itu disampaikan Binance pada 20 Agustus. Perusahaan menyebut sejumlah kecil karyawannya sebelumnya memberikan keterangan dalam penyelidikan yang disebut sebagai pemeriksaan rutin.
The New York Times sebelumnya melaporkan adanya penahanan terhadap karyawan Binance dengan mengutip empat sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, sejumlah karyawan dihentikan otoritas di bandara-bandara UEA dalam beberapa pekan terakhir.
Binance kemudian menjelaskan kepada Reuters bahwa pemeriksaan berkaitan dengan aliran dana pihak ketiga yang melewati rekening dana klien milik Binance. Namun, perusahaan menegaskan karyawan yang diperiksa bukanlah pihak yang menjadi sasaran penyelidikan.
Transaksi yang Diperiksa Belum Diungkap
Baca Juga: Bagaimana FSG Mengubah Liverpool dari Klub Bernilai £300 juta Menjadi US$8 miliar
Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai transaksi yang menjadi perhatian otoritas. Pemerintah UEA juga belum mengumumkan dugaan pelanggaran, identitas pihak yang mengendalikan dana pihak ketiga, maupun penerima dana tersebut.
Tidak ada dakwaan resmi terhadap dua karyawan Binance yang diumumkan ke publik. Pernyataan perusahaan bahwa keduanya telah “dibebaskan” merupakan penjelasan dari pihak Binance dan belum dikonfirmasi secara independen melalui pernyataan kepolisian atau dokumen pengadilan.
Rekening dana klien pada umumnya digunakan untuk memisahkan dana pelanggan dari modal operasional perusahaan. Dalam praktiknya, rekening tersebut dapat melibatkan bank, penyedia layanan pembayaran, pelanggan korporasi, maupun pihak perantara lainnya.
Keberadaan transfer dana pihak ketiga dalam rekening semacam itu juga tidak secara otomatis menunjukkan adanya aktivitas ilegal.
Binance menyatakan terus bekerja sama dengan Kepolisian Dubai serta otoritas di emirat lainnya. Perusahaan juga mengaku sedang berupaya menyusun prosedur yang lebih jelas dalam menghadapi pemeriksaan serupa pada masa mendatang.
Lisensi Binance di Dubai Tetap Aktif
Pemeriksaan tersebut sejauh ini tidak menimbulkan perubahan status regulasi Binance di Dubai yang diumumkan secara publik.
Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA) masih mencatat Binance FZE sebagai penyedia layanan berlisensi aktif dalam daftar resminya.
Lisensi tersebut mencakup sejumlah layanan, antara lain perdagangan aset kripto, broker-dealer, peminjaman dan pemberian pinjaman, serta layanan manajemen dan investasi. Binance FZE juga dapat melayani investor ritel, investor berkualifikasi, dan investor institusional dengan ketentuan yang berlaku.
Binance memperoleh lisensi VASP pada April 2024. Perizinan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat keberadaannya di pasar aset kripto yang diatur di Dubai.
UEA kemudian berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam strategi regulasi Binance. Perusahaan juga memperluas kehadirannya di Abu Dhabi melalui entitas yang berada di bawah pengawasan regulator setempat.
Belum Ada Tindakan Lanjutan dari Otoritas UEA
Baca Juga: Iran Bantah Tuduhan UEA soal Peluncuran Rudal Balistik Karena Berpotensi Merusak Keamanan Regional
Binance menilai transaksi mata uang kripto dan pengaturan dana klien institusional masih menjadi hal yang relatif baru bagi sebagian otoritas. Karena itu, perusahaan menyebut komunikasi dengan pejabat UEA dilakukan untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas.
Meski demikian, Binance belum mengungkap identitas rekening klien yang diperiksa, pihak ketiga yang terlibat, nilai transaksi, maupun tujuan dana tersebut.
Perusahaan juga tidak menjelaskan berapa lama kedua karyawan tersebut ditahan atau apakah mereka sempat dikenai pembatasan perjalanan.
Kasus ini muncul ketika Binance terus menghadapi sorotan terkait sistem pengawasan terhadap pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Perusahaan sebelumnya menekankan peningkatan jumlah personel kepatuhan serta sistem pemantauan transaksi sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol internal.
Peristiwa di UEA berbeda dengan kasus Binance di Nigeria. Pada 2024, otoritas Nigeria menahan sejumlah eksekutif Binance dan mengajukan tuntutan pidana. Salah satu eksekutif, Tigran Gambaryan, kemudian dibebaskan setelah jaksa Nigeria menghentikan perkara terhadap dirinya.
Untuk saat ini, kasus di UEA tampaknya masih terbatas pada pemeriksaan yang berkaitan dengan aliran dana tertentu. Belum ada pengumuman mengenai jadwal persidangan, batas waktu penyelidikan, maupun proses penegakan hukum lebih lanjut.
Kejelasan mengenai perkara tersebut masih menunggu pernyataan resmi dari otoritas UEA atau dokumen hukum yang dapat mengungkap lebih jauh mengenai transaksi dan pihak-pihak yang menjadi perhatian dalam penyelidikan.
Editor : Bahana.