RADAR MALIOBORO - Ketersediaan reservoir gas semakin meningkat seiring dengan terus ditemukannya reservoir gas. Padahal, berdasarkan neraca gas bumi tahun 2023-2032, surplus gas ternyata bisa terjadi mulai tahun 2025.
Baca Juga: Honda Vario 155 2024 Segera Diluncurkan, Tampilan Anyar Siap Jadi Pesaing Aerox dan N Max!
Rizal Fajar Muttaqien, Koordinator Penyiapan Program Migas Direktorat Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan hal ini diperlukan untuk mengatasi potensi kelebihan pasokan mulai tahun 2025 dan seterusnya. mempersiapkan calon pembeli gas di dalam negeri. Sehingga gas yang digunakan tidak langsung dijual atau diekspor.
“Indonesia akan surplus gas hingga tahun 2035. Gas akan dipasok dari proyek Bontang, Tangguh, dan Masela. Gas ini juga bisa digunakan di dalam negeri, khususnya pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal saat webinar kesiapan pasokan gas. untuk sektor industri dan pembangkit listrik, yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Energi di Jakarta (28/2).
Baca Juga: Masakan Jamur Kuping Putren, Sehat dan Pastinnya Lezat Rasanya
Konektivitas saat ini menjadi isu penting dalam distribusi gas di tanah air. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah mengambil inisiatif untuk mengisi kesenjangan antara sumber pasokan gas dan daerah yang membutuhkan gas.
Hal ini terlihat pada proyek pipa gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) yang diharapkan selesai pada Agustus untuk Tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga Jawa,” kata Rizal.
Permintaan gas dalam negeri justru meningkat. Penurunan ekspor gas dimulai pada tahun 2012, ketika konsumsi gas dalam negeri juga mulai meningkat, namun sejak itu peningkatannya hanya sebesar satu persen per tahun.
Baca Juga: Merasa Tidak Nyaman ? Ini Dia 3 Alasan Mengapa Perut Terlihat Buncit
Pada 2022, 68 persen dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik (MMscfd) akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, atau 32 persen, diekspor.
Rizal mengatakan, gas antara lain akan berperan penting dalam produksi energi di masa depan. Selain itu, jika emisi secara otomatis dikurangi melalui peningkatan penggunaan gas, maka emisi juga dapat dikurangi.
“Gas bisa membantu menurunkan emisi. Setelah tahun 2060, gas tidak ada lagi di RUPTL, tapi tetap transit. Bagi industri dan gas, itu akan menjadi sumber energi yang bersih,” jelas Rizal.
Pemberlakuan harga gas bumi yang murah atau harga khusus gas bumi (HGBT) di tujuh industri turut berkontribusi terhadap penurunan pendapatan sektor pemerintah. Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Perdagangan SKK Migas, mengatakan pendapatan pemerintah sebesar $6 per MMBTU turun menjadi lebih dari $1 miliar atau sekitar R15,68 triliun karena kebijakan HGBT.
Namun menurut Rizal, pihaknya belum melakukan evaluasi politik secara menyeluruh. “Usulan untuk melanjutkan atau memperluas kebijakan HGBT juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, hanya saja kita masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap penerapan HGBT yang selama ini masih berjalan dari Kementerian ESDM,” tegasnya.
Sementara itu, Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris, tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi. Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya risiko pengembangan hulu migas berdampak terhadap rendahnya investasi yang masuk. {}
Editor : Iwa Ikhwanudin