RADAR MALIOBORO - Tagar #KemenkesBikinPolemik ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatur seragam kemasan rokok tanpa merek di Indonesia.
Kebijakan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes)sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Langkah Kemenkes untuk mengusulkan kemasan rokok tanpa merek bertujuan mengurangi daya tarik rokok, terutama bagi generasi muda.
Kebijakan serupa sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia dan Inggris, dengan tujuan menekan angka perokok aktif.
Namun, berbagai pihak mempertanyakan efektivitas kebijakan ini di Indonesia. Di mana rokok merupakan industri besar yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
Warganet membagikan pendapat mereka di bawah tagar #KemenkesBikinPolemik.
Beberapa mendukung kebijakan tersebut, menilai bahwa langkah itu dapat menurunkan angka perokok di Indonesia.
Di sisi lain, sebagian warganet menilai kebijakan ini berpotensi berdampak negatif pada sektor ekonomi, khususnya industri tembakau yang melibatkan ribuan pekerja.
Oleh sebab itu kebijakan ini dapat merugikan negara dan dinilai akan membawa para buruh dan pekerja tembakau terdampak PHK.
Kritik juga datang terkait prioritas Kemenkes, dengan warganet yang menyebut bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada isu kesehatan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan penanganan penyakit menular.
Baca Juga: Aktor Korea Song Jae-rim Meninggal Dunia, Pemakaman Digelar di Yeouido St. Mary
Hingga saat ini, Kemenkes belum memberikan tanggapan resmi terkait respons publik ini.
Meski masih dalam tahap wacana, isu seragam kemasan rokok tanpa merek ini menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan, memunculkan perdebatan seputar upaya pengendalian tembakau di Indonesia.**
(Windu, Berbagai sumber).
Editor : Iwa Ikhwanudin