RADAR MALIOBORO – Kasus penipuan umrah oleh PT HMS terus berkembang, dengan jumlah korban mencapai 151 orang dan total kerugian mencapai Rp 4,95 miliar.
Jumlah ini masih bisa bertambah seiring dengan laporan yang terus masuk ke Posko Pengaduan Polda DIY sejak 23 hingga 27 Januari 2025.
Modus yang digunakan pelaku adalah menawarkan paket umrah dengan harga menggiurkan, mulai dari Rp 33 juta hingga Rp 48 juta untuk kelas bisnis.
Namun, setelah korban melunasi pembayaran, keberangkatan yang dijanjikan tak kunjung terlaksana, sementara dana yang disetorkan juga tidak dikembalikan.
Polda DIY menerima laporan dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Timur, Bogor, dan Yogyakarta. Beberapa korban bahkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Polisi pun mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor.
Laporkan ke Posko Pengaduan Polda DIY
Bagi masyarakat yang menjadi korban atau memiliki informasi terkait aset tersangka, dapat menghubungi hotline WhatsApp di nomor 085891486496 atau 0895352060598.
Selain itu, laporan juga bisa dilakukan langsung di Posko Pengaduan Ditreskrimum Polda DIY, yang buka setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY telah menetapkan ID (46), pemilik agen travel umrah PT HMS, sebagai tersangka.
Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan penipuan ini dan mencari aset-aset yang bisa digunakan untuk mengganti kerugian korban.
Baca Juga: Begini Cara Winter AESPA Girl Group Populer Korea Selatan Mengusir Stres
Masyarakat Diminta Waspada
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih agen travel umrah.
Pastikan agen yang dipilih memiliki izin resmi, rekam jejak yang baik, dan transparan dalam proses pemberangkatan.
Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang tidak masuk akal, karena bisa menjadi modus penipuan.
Selalu simpan bukti pembayaran dan dokumen terkait lainnya.
Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang agar terhindar dari kerugian lebih lanjut. (Reinerd Adventhree K)