YOGYAKARTA — Kegiatan Edukasi Interaktif diselenggarakan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia (DPP APKLINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Acara tersebut berlangsung lancar dan penuh antusiasme, Rabu (5/11/2025).
Acara ini resmi dibuka oleh Ketua DPP APKLINDO DIY, Rini Subekti SSi.
Dia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota dalam memahami kebijakan perpajakan.
Serta memahami sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang terus berkembang.
“Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran agar anggota APKLINDO mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan terbaru."
"Terutama di bidang perpajakan dan tata kelola pengadaan,” ujar Rini dalam sambutannya.
Pada sesi kedua, menghadirkan Arif Nurman Hakim SE MM Ak BKP CA, seorang praktisi dan konsultan pajak terkemuka.
Arif membawakan materi bertema “Perencanaan Perpajakan Era Coretax System: Strategi & Implementasi Pengelolaan Perpajakan (Formal, Material, dan Alternatif Lainnya)”.
Dalam paparannya, Arif menjelaskan bahwa penerapan Coretax System merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak.
Terutama dalam membangun sistem administrasi pajak yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
“Transformasi digital perpajakan menuntut wajib pajak, terutama badan usaha, untuk tidak sekadar patuh secara administratif."
"Tetapi juga mampu merancang strategi perpajakan yang berkelanjutan dan sesuai aturan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perencanaan pajak di era digital bukan hanya soal efisiensi pembayaran.
Tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, penyusunan kebijakan akuntansi pajak yang sesuai regulasi terbaru.
Serta keseimbangan antara kepatuhan formal dan substansi transaksi.
Melalui kegiatan edukatif ini, DPP APKLINDO DIY berharap para anggota semakin memahami arah kebijakan perpajakan nasional.
Dan dapat menerapkannya dalam kegiatan usaha dengan profesionalisme serta integritas tinggi. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin