RADAR MALIOBORO - Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025 menjadi salah satu bencana terdahsyat yang menimpa Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Bencana tersebut tercatat sebagai yang paling mematikan sejak tsunami Aceh pada tahun 2004.
Tsunami Aceh juga menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu baru dua bulan menjabat.
Kabar bencana diterima SBY ketika berada di Papua. Informasi yang masuk kala itu masih simpang siur, komunikasi terputus, dan jumlah korban terus bertambah dari jam ke jam. Dalam situasi yang serba tidak pasti tersebut, pemerintah pusat dituntut mengambil keputusan cepat dengan data yang sangat terbatas.
SBY memilih untuk tidak menunggu kejelasan penuh, melainkan segera menggelar rapat darurat dan memutuskan terbang ke Aceh secepat mungkin.
Keesokan harinya, SBY langsung bertolak ke Lhokseumawe dan melanjutkan peninjauan ke Banda Aceh. Di lapangan ditemukan fakta bahwa pemerintahan daerah nyaris lumpuh total, infrastruktur hancur, aparat kehilangan anggota dan peralatan, serta ribuan korban belum terjangkau bantuan.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat mengambil alih kendali penanganan krisis. Status bencana nasional ditetapkan, membuka jalan bagi mobilisasi sumber daya secara besar-besaran, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam penanganan tsunami Aceh.
Pemerintahan SBY menetapkan tiga fokus utama. Pertama, operasi tanggap darurat untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, pengerahan TNI dan Polri dalam skala besar untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah yang sulit dijangkau. Ketiga, memastikan situasi keamanan tetap kondusif dengan menghentikan sementara konflik bersenjata agar bantuan dapat disalurkan tanpa hambatan.
Langkah ini krusial mengingat Aceh saat itu masih berada dalam bayang-bayang konflik. Keputusan menahan operasi militer dan memprioritaskan kemanusiaan menjadi fondasi penting bagi kelancaran penanganan bencana.
Menyadari keterbatasan sumber daya nasional, pemerintah mengambil langkah strategis dengan membuka akses bantuan internasional. Kebijakan ini memungkinkan masuknya pesawat, kapal, tenaga medis, serta peralatan dari berbagai negara dan lembaga kemanusiaan dunia. Bantuan tersebut mempercepat distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.
Kini, penanganan banjir bandang besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bergerak dengan pendekatan yang lebih mandiri.
Baca Juga: BRI Angkat Viviana Dyah Ayu sebagai Wakil Direktur Utama
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menawarkan bantuan, namun pemerintah memilih menolaknya karena menilai Indonesia masih mampu menangani krisis dengan dukungan TNI-Polri serta lembaga-lembaga kemanusiaan dalam neegeri.
(Affrendi Kurniawan)
Editor : Iwa Ikhwanudin