JOGJA – Musim kemarau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Sebagian wilayah bahkan telah lebih dari dua bulan tidak diguyur hujan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan kondisi tahun ini berpotensi menyerupai kemarau ekstrem 2023 apabila tidak segera diantisipasi.
Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) BMKG DIY Reni Kraningtyas menjelaskan, berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan (HTH), mayoritas wilayah DIY telah masuk kategori waspada hingga siaga kekeringan.
"Sebagian besar wilayah DIY sudah tidak mengalami hujan lebih dari 21 hari sehingga masuk kategori waspada. Bahkan banyak daerah yang sudah lebih dari 31 hari tanpa hujan sehingga statusnya siaga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).
Menurut Reni, wilayah dengan kondisi paling berat berada di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
Sejumlah kecamatan di kedua daerah tersebut bahkan telah melampaui 60 hari tanpa hujan atau masuk kategori awas.
Kondisi tersebut, kata dia, sudah masuk dalam kategori awas.
Di wilayah Bantul, terdapat tiga Kapanewon yakni, Jetis, Pajangan, dan Pundong. Sementara di Gunungkidul berada di wilayah Girisubo.
Ia menambahkan, kemarau tahun ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Berdasarkan perkembangan iklim yang terus dipantau BMKG, karakteristik musim kemarau 2026 berpotensi menyerupai kondisi pada 2023.
"Kalau masyarakat masih ingat kondisi tahun 2023 yang hujannya datang sangat terlambat hingga awal 2024, kemungkinan pola seperti itu bisa kembali terjadi tahun ini," ungkapnya.
BMKG, lanjutnya, mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air dan memanfaatkan cadangan air yang tersedia.
Reni mengatakan, idealnya penampungan air hujan sudah dilakukan sejak musim penghujan sehingga dapat digunakan saat memasuki puncak kemarau.
"Kalau sekarang memang sudah memasuki akhir Juli menuju Agustus, masyarakat diharapkan menggunakan air secara hemat. Yang memiliki tandon agar dimanfaatkan dengan baik. Untuk jangka panjang memang diperlukan panen air hujan maupun penyediaan embung dan telaga," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Tito Wicaksono mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota dan BMKG telah dilakukan sejak April lalu.
"Kami sudah tiga kali rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten kota bersama BMKG. Saat itu rekomendasinya puncak kemarau diperkirakan terjadi Agustus sehingga seluruh daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi," katanya.
Saat ini, Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah menetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Kekeringan. Pemerintah DIY juga tengah memproses surat keputusan siaga darurat tingkat provinsi.
Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo masih menunggu terpenuhinya indikator penetapan status siaga, yakni lebih dari 60 hari tanpa hujan.
BPBD DIY selanjutnya akan menghimpun usulan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota untuk diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan nantinya akan disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak.
"Proposal dari daerah akan kami kumpulkan kemudian diajukan ke BNPB. Mekanisme bantuannya langsung dari BNPB kepada masyarakat, tidak melalui provinsi," pungkas Tito. (bas)
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Radar Jogja