KULON PROGO - Sejak kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto resmi menolak sampah organik, sejumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola TPS3R di Bumi Binangun mulai merasakan dampaknya. Beban kerja petugas pengolah sampah meningkat drastis lantaran sampah yang masuk ke TPS3R belum dipilah oleh masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Duana Heru, mengungkapkan bahwa kebijakan serupa kini mulai diterapkan di hampir sebagian besar TPA di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menekankan pengolahan sampah di tingkat hilir, tetapi juga mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat sejak dari sumbernya.
"Sebab warga belum niat memilah sampah, karena mereka sudah merasa membayar," ujar Duana saat ditemui di kantornya, Senin (3/8/2026).
Salah satu KSM yang merasakan dampak paling berat adalah KSM Sampurna Asih. Dengan jumlah pelanggan mencapai dua ribu kepala keluarga, KSM ini setiap harinya mengolah sampah hingga ratusan kilogram bahkan berton-ton. Namun, belakangan ini petugas mulai kewalahan. Sampah yang masuk ke TPS3R masih tercampur antara organik dan anorganik, sehingga proses pemilahan memakan waktu dan tenaga ekstra.
Sebelum kebijakan berlaku, petugas hanya perlu mengambil sebagian sampah organik yang mudah didapat. Kini, mereka harus memilah seluruh sampah organik karena setiap kendaraan TPS3R yang masuk ke TPA akan menjalani pengecekan ketat. Proses ini memakan waktu lama dan menguras energi, sehingga pengolahan sampah organik menjadi terabaikan.
"Kuncinya komitmen masyarakat dalam memilah sampah organik," tegas Duana.
Menurutnya, untuk mengurangi beban pemilahan di TPS3R, masyarakat idealnya melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Namun, tantangan terbesar adalah kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa setelah membayar iuran sampah, mereka tidak lagi berkewajiban memilah sampah.
DLH Kulon Progo sejatinya telah mengupayakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah. TPS3R pun diharapkan turut serta dalam sosialisasi agar perubahan perilaku bisa tercipta secara perlahan.
Baca Juga: Melintasi Kesepian di Bulan Desember bersama "Merry Christmas, I Miss You - Alex Crichton
Ketua KSM Sampurna Asih, Suryono, mengeluhkan dampak kebijakan yang membuat operasional TPS3R ikut terpukul. Sampah organik yang sebelumnya menumpuk di TPA Banyuroto kini berpindah ke TPS3R. Akibatnya, jam operasional petugas harus ditambah hanya untuk pemilahan sampah, sementara waktu untuk pengolahan sampah organik nyaris tidak tersisa.
"Sehari tidak cukup untuk memilah sampah, tidak ada lagi kesempatan untuk pengolahan sampah organik," keluhnya.
Kondisi ini tentu saja mengancam keberlanjutan operasional TPS3R yang selama ini dibiayai secara swadaya oleh kelompok. Jika kebiasaan masyarakat tidak segera berubah, bukan tidak mungkin pengelolaan sampah di tingkat desa akan menemui jalan buntu.Baca Juga: "Cinderella" Mac Miller adalah Hasrat Liar Menuju Cinta yang Tulus
Duana Heru menegaskan bahwa kesuksesan program pengelolaan sampah bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pengelola TPS3R, dan masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan regulasi dan infrastruktur, tetapi tanpa partisipasi aktif warga dalam memilah sampah, semua upaya akan sia-sia.
"Harapan kami, masyarakat mulai sadar bahwa memilah sampah adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas petugas TPS3R," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah KSM di Kulon Progo masih berjuang menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Sementara itu, DLH terus menggencarkan sosialisasi dan pendampingan agar program pengelolaan sampah berkelanjutan dapat terwujud di Bumi Binangun. (gas)
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja