YOGYAKARTA – Media massa dan industri kelapa sawit sepakat perlu makin rapat merapatkan barisan.
Alasannya sederhana: masyarakat butuh informasi soal sawit yang tidak sepotong-sepotong, melainkan berimbang, mendidik, dan bisa dipertanggungjawabkan datanya.
Komitmen itu mengemuka dalam Workshop Jurnalistik bertajuk sinergi pers dan industri sawit untuk kedaulatan ekonomi Indonesia, yang berlangsung di Hotel Loman, Yogyakarta (28/8/2026).
Acara ini menghadirkan mulai dari Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, Ketua PWI DIY Hudono, hingga Ketua Umum GAPKI Edy Martono.
Diskusi makin hidup dengan kehadiran akademisi lintas bidang, seperti pakar hukum ekonomi dari Universitas Jember dan ekonom senior dari INDEF, yang mengupas sawit dari berbagai sudut pandang.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, turut hadir sebagai salah satu narasumber, melengkapi diskusi dari perspektif dunia pendidikan jurnalistik.
Menariknya, Yogyakarta sebenarnya bukan wilayah penghasil sawit.
Tapi menurut Hudono, bukan berarti isu ini jauh dari perhatian publik setempat. Justru karena kota ini dikenal sebagai pusat informasi dan pendidikan, wartawan Yogyakarta dinilai perlu punya bekal pemahaman yang cukup.
Ia mengakui topik sawit memang tergolong sensitif untuk digarap media, sehingga kedalaman pengetahuan jadi kunci — mulai dari proses budidaya, kebijakan pemerintah, hingga jalur perdagangan dan ekspor.
Dari sisi pelaku industri, Edy Martono mengingatkan betapa dekatnya sawit dengan kehidupan sehari-hari.
Sabun, sampo, kosmetik, sampai bahan pangan yang dipakai masyarakat hampir semuanya bersinggungan dengan minyak sawit.
Ia menyebut sektor ini juga jadi tumpuan hidup sekitar 16 juta pekerja di Indonesia.
Meski begitu, ia tak menutup mata soal tantangan lingkungan, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih jadi pekerjaan rumah bersama.
Sementara itu, Ahmad Munir menegaskan bahwa pers punya tanggung jawab besar untuk tetap kritis.
Menurutnya, media tidak boleh sekadar jadi corong pencitraan positif industri sawit.
Sebaliknya, jurnalis wajib mengawal agar klaim keberlanjutan yang digaungkan perusahaan benar-benar sejalan dengan praktik di lapangan, bukan sekadar slogan.
Diskusi juga menyentuh persoalan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar dengan tata kelola lebih rapi.
Para narasumber sepakat, kebijakan ke depan perlu lebih adil bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari petani kecil, korporasi, hingga pemerintah sebagai regulator.
Yang tak kalah penting, forum ini juga jadi ruang refleksi bagi insan pers soal pentingnya validitas data.
Sebab, menurut Munir, narasi ramah lingkungan yang digaungkan tanpa bukti nyata di lapangan justru berisiko menyesatkan publik.
Lewat workshop ini, PWI dan GAPKI berharap kolaborasi tidak berhenti sebatas seremoni satu hari.
Keduanya ingin membangun kerja sama berkelanjutan yang benar-benar memberi dampak, baik bagi kualitas jurnalisme di Tanah Air maupun tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan bertanggung jawab ke depannya.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Malioboro, Radar Jogja