JOGJA – DPRD Kota Jogja menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Lembaga legislatif tersebut memastikan berbagai persoalan yang dihadapi warga akan menjadi bagian dari perhatian dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan kebijakan.
Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro mengatakan, keberadaan dewan tidak hanya berkutat pada pembahasan regulasi di gedung parlemen. Menurutnya, anggota DPRD juga perlu hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari kondisi infrastruktur permukiman, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Dewan hadir bukan sekadar untuk merumuskan regulasi di dalam ruangan, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jogja,” kata Wisnu.
Menurut dia, kegiatan reses dan kunjungan lapangan menjadi salah satu cara bagi DPRD untuk menyerap aspirasi secara langsung. Melalui pertemuan dengan masyarakat, dewan dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan warga sekaligus menindaklanjuti persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Wisnu juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kolaborasi dengan Pemkot Jogja dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera ditangani.
Baca Juga: NOC Indonesia Tegaskan Peran Vital Sektor Swasta Dorong Prestasi Atlet di Asian Games 2026
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). DPRD mendorong adanya pendampingan serta kemudahan akses usaha agar pelaku UMKM dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Selain UMKM, sektor pariwisata berbasis komunitas kampung juga menjadi bagian dari fokus pembangunan. Pengembangan potensi kampung dinilai dapat melibatkan masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kota Jogja.
Dalam menyelesaikan persoalan warga, Wisnu menyebut pendekatan dialogis dan humanis perlu dikedepankan. Menurutnya, penyelesaian masalah tidak semata-mata berorientasi pada keputusan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian DPRD adalah rencana pengembangan SDN Tamansari 3 di Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan. Wisnu bersama jajarannya melakukan komunikasi dengan masyarakat yang terdampak untuk mengetahui kondisi dan aspirasi mereka.
Ia menilai pendekatan kemanusiaan penting dalam menangani persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan warga. Dalam konteks tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Pemkot Jogja.
Selain persoalan pendidikan, Wisnu juga pernah turun langsung menindaklanjuti keluhan warga terkait dugaan dampak pencemaran dari pabrik pengolahan kulit di Kelurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan.
Dalam penanganan persoalan tersebut, DPRD melakukan inspeksi mendadak setelah masyarakat mengeluhkan bau menyengat. Dari hasil peninjauan, legislatif mendorong pihak pengelola untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan limbah.
Baca Juga: Status Harry dan Meghan Ditegaskan Istana, Tetap Punya Gelar Kerajaan tapi Bukan Anggota Kerajaan Ak
Wisnu menegaskan, keterlibatan dewan di tengah masyarakat akan terus dilakukan. Ia berharap penyelesaian berbagai persoalan dapat ditempuh melalui komunikasi antara warga, pelaku usaha, dan pemerintah sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
“Kami berkomitmen turun langsung mendampingi warga dan mendorong penyelesaian yang mengedepankan dialog, kemanusiaan, serta win-win solution,” tegas Wisnu.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Jogja memperkuat fungsi representasi masyarakat. Dengan membuka ruang komunikasi dan melakukan pengawasan secara langsung, dewan berharap kebijakan pemerintah dapat semakin sesuai dengan kebutuhan warga.