RADAR MALIOBORO – Nama Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kembali mencuat dalam pemberitaan nasional. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belakangan disorot karena beberapa pernyataan kontorversial sekaligus aktivitas politik yang menegaskan posisinya di panggung nasional.
Salah satu pernyataan yang memicu polemik adalah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cucun menyebut bahwa tenaga ahli gizi tidak harus berasal dari lulusan sarjana, malainkan bisa digantikan oleh lulusan SMA yang mengikuti kursus singkat selama tiga bulan dan memperoleh sertifikasi. Pernyataan ini menuai kritik dari kalangan akademisi dan praktisi gizi yang menilai kualitas pelayanan gizi tidak bisa disederhanakan hanya dengan pelatihan singkat.
Di sisi lain, Cucun juga aktif memperkuat basis politik PKB. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, ia menemui para ulama dan tokoh masyarakat di Martapura. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik PKB selalu berpihak kepada rakyat, baik di tingkat eksekutif maupun legislative. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi politik dan silahturahmi dengan para guru serta masyayikh.
Selain itu, Cucun menyoroti pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Ia menilai pendidikan agama masih dipandang sebelah mata, sehingga perlu evaluasi serius dalam peta jalan pendidikan nasional. Menurutnya, negara harus memberikan keadilan bagi pendidikan agama agar tidak tertinggal dibandingkan bidang lain.
Kiprah Cucun Ahmad Syamsurijal juga mencerminkan gaya politik PKB yang berusaha menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat tradisional dan tuntutan modernisasi kebijakan. Dengan latar belakangnya yang dekat dengan kalangan pesantren, Cucun kerap menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam setiap kebijakan publik. Hal ini membuatnya menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam menjaga dan PKB sebagai partai yang berakar kuat di basis Nahdatul Ulama.
Di Yogyakarta, sejumlah akademisi UGM menilai pernyataan Cucun tentang tenaga gizi perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Menurut mereka, kebijakan publik harus berbasis riset dan standar professional yang jelas. Sementara itu, tokoh NU di DIY menyebut Cucun sebagai figure yang konsisten memperjuangkan aspirasi pesantren, meski terkadang pandangannya memicu perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa kiprah politiknya tidak hanya berdampak di tingkat nasional, melainkan juga menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat lokal.
(Hanifah Okta)
Editor : Iwa Ikhwanudin