Yogyakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan sanksi tegas kepada 1.306 rumah sakit di seluruh Indonesia. Sanksi berupa penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin operasional sementara ini bukan karena kualitas pelayanan medis yang buruk, melainkan karena belum lengkapnya integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) ke platform nasional SATUSEHAT.
Menurut data yang beredar luas di media sosial dan dibahas oleh akun @NakesPuskesmas, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 2.924 unit (berdasarkan BPS 2025). Artinya, hampir 44 persen fasilitas kesehatan tersebut terkena sanksi. Sebagian besar yang terdampak merupakan rumah sakit milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Bukan Masalah Layanan, tapi Digitalisasi
Rumah sakit-rumah sakit tersebut sebenarnya sudah memiliki sistem RME masing-masing untuk pencatatan rekam medis pasien. Namun, data dari sistem lokal itu belum terintegrasi secara penuh atau lengkap ke SATUSEHAT, platform satu data kesehatan nasional yang dikelola Kemenkes.
Integrasi ini penting untuk mewujudkan transformasi digital kesehatan Indonesia, mulai dari pendaftaran, diagnosis, obat-obatan, laboratorium, hingga radiologi. Tujuannya agar data pasien dapat diakses secara interoperabel antar-fasilitas kesehatan di seluruh nusantara, mendukung program JKN BPJS Kesehatan dan pelayanan yang lebih cepat serta akurat.
Kemenkes sebelumnya telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk PMK Nomor 24 Tahun 2022 dan surat edaran terkait, dengan tenggat integrasi bertahap hingga akhir 2025. Sanksi administratif ini merupakan langkah penegakan setelah beberapa kali teguran.
Pertanyaan di Balik Sanksi:
Kompleksitas Sistem atau Kepatuhan RS?
Akun tenaga kesehatan puskesmas yang membagikan informasi ini menyoroti pertanyaan krusial: Apakah sanksi ini murni karena ketidakpatuhan rumah sakit, atau justru karena sistem SATUSEHAT yang dinilai terlalu rumit, sering berubah, dan kurang ramah pengguna?
Banyak fasilitas kesehatan, terutama di daerah, menghadapi tantangan seperti:
Berbagai vendor RME yang berbeda-beda dan sulit bridging (penghubungan) data.
Infrastruktur IT dan SDM yang terbatas.
Beban administrasi ganda: input di sistem lokal sekaligus sinkronisasi ke SATUSEHAT.
Track record digitalisasi pusat yang sering menuai keluhan serupa di tingkat puskesmas.
Beberapa tenaga kesehatan di thread tersebut menyebut bahwa swasta relatif lebih siap, sementara rumah sakit pemerintah yang mayoritas terkena sanksi justru kesulitan karena keterbatasan anggaran dan dukungan teknis.
Dampak bagi Masyarakat Jogja dan Indonesia
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rumah sakit seperti RSUP Sardjito, RSUD Sleman, RSUD Bantul, dan berbagai RS swasta tentu juga dituntut memenuhi standar ini. Pasien di Jogja dan sekitarnya berharap sanksi tidak mengganggu akses layanan kesehatan sehari-hari, terutama bagi peserta BPJS.
Kemenkes menegaskan bahwa sanksi bersifat administratif dan bertujuan mendorong percepatan digitalisasi, bukan menghentikan operasional. Rumah sakit yang terkena sanksi diharapkan segera memperbaiki integrasi agar status akreditasi dan izin kembali normal.
Solusi ke Depan
Para pakar dan tenaga kesehatan menyarankan:
Standarisasi RME nasional yang lebih sederhana dan user-friendly.
Dukungan teknis serta pelatihan intensif dari pemerintah pusat.
Kolaborasi lebih baik antara vendor, rumah sakit, dan Kemenkes.
Kemungkinan pengembangan sistem in-house yang aman untuk menjaga kerahasiaan data pasien.
Transformasi digital kesehatan memang penting di era sekarang, tapi implementasinya harus memperhatikan kesiapan lapangan agar tidak membebani tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras melayani pasien. (iwa)
(Sumber: Utas @NakesPuskesmas di X, data BPS, dan regulasi Kemenkes terkait RME & SATUSEHAT)
Editor : Iwa Ikhwanudin