JOGJA – Telepon layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja kini tak hanya berkaitan dengan api. Sepanjang 2026, petugas juga menghadapi ratusan permintaan bantuan untuk berbagai persoalan nonkebakaran.
Situasi tersebut membuat beban layanan Damkarmat Kota Jogja meningkat cukup tajam. Bahkan, hingga Juli 2026, jumlah laporan evakuasi nonkebakaran yang masuk sudah mencapai sekitar 600 aduan.
Angka itu menjadi perhatian karena sepanjang 2025, total laporan yang ditangani Damkarmat Kota Jogja tercatat 848 kasus. Dengan waktu tersisa lima bulan, jumlah laporan tahun ini berpotensi mendekati atau bahkan melampaui catatan tahun sebelumnya.
Kepala Damkarmat Kota Jogja Hasto Taokhid mengatakan, tingginya permintaan layanan membuat petugas harus semakin cermat menentukan laporan yang memang membutuhkan penanganan langsung.
Bukan karena petugas enggan membantu masyarakat. Persoalannya, setiap pengerahan armada memiliki konsekuensi terhadap kesiapan operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar.
Kondisi itu semakin terasa setelah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel mengalami kenaikan. BBM menjadi kebutuhan penting untuk menjaga armada pemadam dan kendaraan penyelamatan tetap siap bergerak ketika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.
Hasto menyebut, sepanjang tahun ini pihaknya sudah menolak kurang dari 10 laporan. Penolakan dilakukan karena persoalan yang dilaporkan tidak masuk dalam kewenangan Damkarmat.
Salah satu contohnya adalah persoalan rumah tangga, termasuk konflik antara pasangan suami istri.
Baca Juga: Warga Garongan Kembali Pasang Spanduk Protes, Soroti Eks Lurah Jadi Tahanan Rumah
“Yang banyak kami tolak berkaitan dengan urusan rumah tangga atau cekcok suami istri. Persoalan seperti itu memang berada di luar kewenangan kami,” ujar Hasto saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2026).
Di tengah tingginya kebutuhan layanan, Damkarmat Kota Jogja juga harus menghitung ulang kemampuan anggaran. Plafon APBD murni 2026 untuk kebutuhan BBM armada sebesar Rp300 juta dinilai belum mencukupi hingga penghujung tahun.
Karena itu, Damkarmat telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp95 juta melalui APBD Perubahan 2026. Hasto berharap tambahan tersebut dapat disetujui sehingga operasional armada tetap terjaga sampai akhir tahun.
Namun, ia juga meminta masyarakat ikut menjaga ketersediaan sumber daya tersebut. Laporan yang masuk diharapkan benar-benar berkaitan dengan situasi darurat dan sesuai tugas Damkarmat.
Baca Juga: Dukung Praktik Profesional Dokter, Halodoc Kenalkan Ekosistem 'Halodoc for Doctors' di Yogyakarta
Sebab, ketika satu armada bergerak menangani persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara mandiri, ada kemungkinan sumber daya tersebut sedang tidak tersedia ketika masyarakat lain benar-benar membutuhkan pertolongan.
“Yang paling utama adalah kondisi darurat. Setelah itu, laporan juga harus sesuai dengan kewenangan kami,” tegasnya.
Dukungan terhadap penguatan Damkarmat juga datang dari DPRD Kota Jogja. Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro menilai peningkatan permintaan layanan harus diimbangi dengan dukungan operasional yang memadai.
Dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, DPRD akan mendorong penguatan program pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan armada, hingga peningkatan kemampuan layanan penyelamatan.
Baca Juga: Astra Motor Yogyakarta Raih Community Advisor Kategori Sport Class Di AHSRIC
Menurut Seno, upaya tersebut bukan hanya soal menambah kemampuan petugas ketika bencana terjadi.
Edukasi keselamatan kepada masyarakat juga harus diperkuat dari tingkat kewilayahan.
“Penguatan kesiapsiagaan operasional dan edukasi keselamatan kebakaran di tingkat kewilayahan perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Bagi warga Jogja, keberadaan Damkarmat merupakan salah satu tumpuan ketika keadaan darurat datang tanpa aba-aba.
Karena itu, menjaga layanan tetap siap bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan secara tepat sasaran. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin