KULON PROGO - Rasa trauma mendalam kini membayangi para pelajar di Kabupaten Kulon Progo pasca-maraknya insiden dugaan keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rasa sakit fisik yang mengganggu aktivitas belajar membuat sejumlah penerima manfaat mengaku kapok dan menyuarakan aspirasi agar bentuk bantuan tersebut dievaluasi total, bahkan dialihkan menjadi bantuan kuota internet atau uang tunai.
Penderitaan tersebut dirasakan langsung oleh Anisa Gianila, siswi SMKN 1 Nanggulan.
Ia menderita sakit perut hebat dan diare usai mengonsumsi jatah MBG pada Senin (3/8/2026). Rasa curiga Anisa kian menguat tatkala menyaksikan rekan-rekan sekelasnya mengalami gejala mual dan muntah yang sama, padahal mereka tidak menyantap jajanan kantin.
"Saya tidak makan di kantin waktu itu, hanya makan MBG," kenang Anisa, Jumat (7/8/2026).
Pengalaman pahit tersebut menyisakan kecemasan tersendiri.
Meski sajian MBG tetap dikirim pada hari-hari berikutnya, Anisa memilih enggan menyentuhnya karena khawatir kejadian serupa terulang. Menilai masakan olahan rumah jauh lebih aman dan lezat, ia mengusulkan agar skema program diperbarui agar lebih tepat guna.
Baca Juga: Dua Truk Terguling di Jalan Yogyakarta-Wonosari Patuk Gunungkidul, Diduga Rem Blong di Turunan
"Kapok juga, lebih baik diganti kuota internet gratis atau diuangkan," cetusnya jujur.
Nada trauma senada diungkapkan Amalia, siswi SMPN 3 Wates, yang bahkan sudah dua kali menjadi korban keracunan MBG. Mengalami diare berulang yang memaksanya bolak-balik ke kamar mandi membuatnya jauh lebih nyaman membawa bekal buatan orang tua. Ia menilai, alokasi dana MBG sebesar Rp10 ribu per porsi akan jauh lebih bermanfaat jika disalurkan dalam bentuk tunai untuk mendukung kebutuhan dapur keluarga.
Fenomena ini rupanya bukan kasus tunggal. Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, membeberkan catatan kelam bahwa kasus keracunan MBG di wilayah Bumi Binangun telah terjadi sebanyak enam kali sejak 2025—dengan tiga insiden di antaranya menumpuk pada tahun 2026 ini. Bahkan, terdapat satu sekolah yang mencatatkan kasus berulang hingga dua kali.
Triyono turut menyuarakan keprihatinan atas minimnya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan awal program tersebut. Pemkab kerap kali hanya ditempatkan di garda terdepan ketika krisis terjadi—mulai dari menanggung pembiayaan pengobatan korban, penanganan darurat rumah sakit, hingga proses investigasi lapangan.
Baca Juga: PSIM Jogja Rekrut Striker Paraguay Mauro Caballero, Lini Depan Makin Tajam untuk Super League
Menyikapi karut-marut pelaksanaan tersebut, Pemkab Kulon Progo telah melayangkan usulan perbaikan ke Komnas HAM. Pihaknya mendesak adanya reorientasi sasaran program agar difokuskan kepada kelompok yang paling krusial membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil dan anak balita, guna menekan angka stunting secara efektif sejak masa $1.000$ Hari Pertama Kehidupan (HPK). (gas)
Editor : Iwa Ikhwanudin