BANTUL — Langkah pemerintah memperluas jangkauan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memicu ruang diskusi baru di kalangan akademisi.
Kebijakan afirmatif ini hadir bersamaan dengan fenomena pergeseran demografi nasional, yakni menurunnya populasi anak usia sekolah dasar di berbagai daerah.
Situasi tersebut memantik pertanyaan krusial: apakah penyediaan gedung baru masih relevan, ataukah arah kebijakan pendidikan nasional perlu segera ditata ulang?
Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Suryanto, mengungkapkan bahwa kedua fenomena ini sejatinya tidak bertolak belakang.
Baca Juga: RSA UGM Nonaktifkan Perawat DPA yang Ikut Mencibir Pasien BPJS di Media Sosial, Sanksi Masih Dibahas
Menurut akademisi Fakultas Pendidikan dan Humaniora UMY tersebut, tantangan utama pendidikan di tanah air saat ini bukan semata-mata soal kapasitas tampung, melainkan ketimpangan kualitas, keterjangkauan, dan keadilan sosial.
"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan masih banyaknya anak yang belum menikmati layanan pendidikan layak."
"Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi dan aksesibilitas," ujar Suryanto saat diwawancarai daring pada Sabtu (8/8/2026).
Merujuk pada data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, angka fertilitas Indonesia berada pada tingkat 2,13 anak per perempuan, sementara proporsi lansia melonjak hingga 11,97 persen.
Meski kelompok usia anak tumbuh makin melambat secara nasional, dinamika di tingkat daerah sangat bervariasi.
Wilayah perkotaan, kawasan industri, dan daerah transmigrasi justru terus mengalami lonjakan calon siswa.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak memakai data agregat nasional untuk mengeksekusi kebijakan di level lokal.
Terkait keberadaan 166 Sekolah Rakyat berasrama yang kini menjangkau sekitar 16 ribu siswa miskin ekstrem di 34 provinsi, Suryanto menilai skema tersebut cukup efektif sebagai tindakan afirmatif.
Model asrama mampu memenuhi kebutuhan esensial anak secara menyeluruh, mulai dari tempat tinggal, asupan nutrisi, kesehatan, hingga penguatan mental.
Namun, ia mengingatkan agar skema ini tidak dijadikan solusi tunggal karena membutuhkan biaya operasional yang besar serta tata kelola yang ekstra hati-hati guna menghindari stigma sosial.
Di sisi lain, Suryanto menekankan bahwa pembangunan gedung sekolah baru harus menjadi pilihan paling akhir.
Mengingat tren penggabungan (merger) sekolah dasar kian marak, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada, memproyeksikan data demografi 10–20 tahun ke depan, atau menerapkan sistem sekolah klaster.
Bangunan yang kosong dapat dialihfungsikan menjadi pusat PAUD, perpustakaan desa, maupun balai pelatihan kerja.
Suryanto juga menyoroti pergeseran fokus yang harus dilakukan pemerintah, yakni dari mengejar kuantitas akses menuju peningkatan mutu pembelajaran.
Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar telah menyentuh 99,51 persen, skor PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD.
"Ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak gedung yang didirikan, melainkan apakah anak dari keluarga rentan tersebut berhasil menyelesaikan sekolah, meraih pekerjaan layak, dan memutus rantai kemiskinan," tegas Suryanto.
Integrasi data kependudukan, pemetaan migrasi, serta redistribusi guru yang adil menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pendidikan masa depan yang adaptif dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
Editor : Iwa Ikhwanudin