RADAR MALIOBORO - Politik uang dapat tumbuh subur di Kebumen karena masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Praktisi hukum Teguh Purnomo menyebut Kabupaten Kebumen berpotensi menjadi sasaran money politik atau politik uang. Fenomena ini tidak lepas dari kondisi sebagian masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Menurutnya, kantong kemiskinan masih menjadi celah para pelaku politik berbuat curang pada pesta demokrasi mendatang. "Kebumen sebagai daerah termiskin dan banyak masyarakat menengah ke bawah. Saya kira sangat subur (politik uang)," kata Teguh, Senin (4/12).
Selain faktor kemiskinan, praktik kecurangan tersebut juga dipengaruhi riwayat pendidikan masyarakat. Padahal, kata dia, pendidikan atau pengetahuan merupakan faktor penentu dalam mewujudkan demokrasi sehat. "Ditambah lagi pengetahuan politik masyarakat juga terbatas, tidak seperti di kota-kota besar," ujarnya.
Dalam konteks Pemilu, masyarakat miskin kerap menjadi komoditas politik. Tak jarang mereka sebagai sasaran lumbung suara karena mudah disetir atau mendapat tawaran uang maupun material tertentu. Kondisi ini kemudian membuat masyarakat tidak merdeka dalam menentukan calon pemimpin. "Sebenarnya masyarakat ingin menolak politik uang, tapi karena terbentur ekonomi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Kebumen itu.
Mantan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah itu menjelaskan, pencegahan politik transaksional memang butuh tenaga ekstra. Sebab sejauh ini fenomena politik uang sudah mengakar di benak masyarakat.
Oleh karena itu, butuh komitmen integritas para peserta maupun pengawas pemilu dalam menjaga marwah demokrasi. Kemudian, tak kalah penting masyarakat juga perlu disadarkan untuk menolak tawaran politik uang. "Terkait politik uang saya kira harus dikawal bersama. Disitu karena ada penerima (masyarakat) dan pelaku entitas politik," kata mantan aktivis LBH Yogyakarta itu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 berada di angka 17,83 persen atau 212.920 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022 menurun, menjadi 16,41 persen atau 196.160 jiwa. Angka tersebut menempatkan Kebumen berada di urutan paling bontot daerah termiskin, setelah Kabupaten Wonosobo, Brebes, Purbalingga dan Banjarnegara.
Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kebumen pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,92 persen.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kebumen Amin Yasir mengatakan, Bawaslu melalui pengawas tingkat kecamatan hingga desa tak henti menyuarakan tolak politik uang. Upaya tersebut dilakukan menyasar peserta, pemilih serta penyelenggara pemilu. Bawaslu, kata Amin, juga memiliki program desa anti politik uang. "Gerakan anti politik uang ini sudah cukup massif ya. Terus kami gelorakan supaya Pemilu bersih," ucapnya.
Pihaknya juga berkomitmen menindak tegas pelanggaran pemilu, salah satunya praktik politik uang. Secara teknis penanganan pelanggaran pemilu akan terpusat melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). "Berdasarkan laporan dan temuan dikaji di Gakkumdu. Setelah itu diteruskan melalui proses peradilan," tutupnya. (fid/ila)
Editor : Reren Indranila