Ekonomi Teknologi Lifestyle Lesehan Pendidikan Sport Pemerintahan Politik Parliament Hukum Sejarah Internasional

Hasto Kristiyanto Miris, Suara Sejumlah Caleg PDIP yang Hilang Usai Kritisi Sikap Penguasa

Wulan Destiana Maharani • Sabtu, 23 Maret 2024 | 21:57 WIB
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto (tengah) pada konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Kamis (1/2/20224).
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto (tengah) pada konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Kamis (1/2/20224).

RADAR MALIOBORO – Sejumlah calon anggota legislatif DPR dari PDI Perjuangan kalah suara pada pemilu 2024, salah satunya Ribka Tjiptaning yang incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat IV.

Sekretaris Jenderal (SekJen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengakui banyak caleg dari PDIP yang kerap mengkritik sikap politik Jokowi. Meski demikian, partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan surat suara.

Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui sengketa Pemilu 2024 di Peradilan Perselisihan Umum (PHPU) atau Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu benar secara empiris, tapi perlu dibuktikan Kami akan berjuang melindungi para kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul," kata Hasto dari Media Center TPN Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis ( 21 Maret).

Hasto mengatakan salah satu bukti adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami oleh Ribka Tjiptaning, tapi juga dialami oleh Gunung Kidul Yogyakarta, Ketua DPC PDIP Endah Subekti Kuntariningsih. "Pada Pemilu 2019, dia (Endah) mendapat suara terbanyak, tapi tiba-tiba dilakukan operasi terkoordinasi hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya.

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyinglirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto.

Lebih Ianjut, Hasto mengingatkan jika DPR RI jika yang ditempatkan hanyalah pembentuk undang-undang yang tunduk pada kewenangan, maka keberlanjutannya akan terancam Demokrasi di Indonesia. “Jika ke depan DPR hanya diisi oleh orang-orang yang  tunduk pada kekuatan intimidasi, maka nanti bisa menjadi lebih represif dan membahayakan demokrasi kita,” pungkas Hasto. {}

Editor : Iwa Ikhwanudin
#pdi perjuangan #hasto