RADAR MALIOBORO – Jaringan Aktivis Nasional '98 (Jarnas '98) Ketua Umum Sangap Surbakti menyambut baik kabar masuknya partai politik bernomor urut 01 calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md, ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Tiga Waterpark di Semarang yang Cocok untuk Liburan Bersama dengan Keluarga Tercinta
Menurut Sangap, selama partai pendukung lawan politik Prabowo-Gibran pada kampanye Pilpres 2024 tulus dan beritikad baik untuk mendukung rencana pemerintahan terpilih hasil Partai Rakyat Demokrasi, maka partai tersebut akan melakukannya. akan menjadi alat keamanan yang berkontribusi terhadap persatuan nasional dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.
Baca Juga: Ini Dia Resep Jus Sayur Kol yang Bikin Glowing Kulit Wajah, Kaum Hawa Wajib Tahu
“Alangkah baiknya jika partai politik pendukung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan begitu, konflik antar anak bangsa yang terjadi pada pemilu presiden bisa kita akhiri bangsa menjadi lebih dekat satu sama lain. Namun, yang terpenting, mereka (red.Partai pendukung lawan politik Prabowo) tidak memiliki kepentingan politik tersembunyi yang dapat melemahkan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Sangap yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, tegasnya, Kamis (25/4) .
Baca Juga: PDIP Berpotensi Menjadi Oposisi, Kubu Prabowo Masih Berusaha Merayu
Sangap-pun mengatakan partai politik pendukung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 berupaya masuk ke pemerintahan terpilih dengan melakukan negosiasi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.
“Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika ada partai pendukung politik itu yang mau ikut serta dengan menawarkan para kadernya untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, hal itu bisa merusak rencana pemerintah yang sudah disusun dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tidak selaras,” ujarnya menyoroti gerakan aktivis mahasiswa ‘98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.
Lebih lanjut, ujar Sangap, bahwa salah satu pimpinan partai lawan Prabowo Subianto yang ingin bergabung dengan pemerintah pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, Sangap, mengatakan hal ini bisa berdampak buruk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Orang-orang yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodirt, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Sangap.
Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sangap mengatakan masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden karena mereka yakin keduanya sudah memiliki orang yang tepat yang mampu menjalankan program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan dapat menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya Masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," kata Sangap.
Baca Juga: Ini Dia 5 Manfaat Mengonsumsi Jeruk Nipis Bagi Kesehatan, Cegah Batu Ginjal Hingga Kesehatan Jantung
“Jika ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka partai politik tidak boleh berpegang teguh pada jabatan menteri, patuh pada aturan presiden terpilih dan loyal pada pemerintahan Prabowo, dan Fraksinya di DPR wajib didukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran,” tandas Sangap. ***
Editor : Iwa Ikhwanudin