RADAR MALIOBORO - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu metode untuk memilih orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Di Indonesia, Pemilu telah dilaksanakan sejak tahun 1955 hingga saat ini.
Mari kita telusuri perjalanan sejarah Pemilu di tanah air, termasuk peristiwa kelam yang terjadi di baliknya.
1. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)
Pemilu pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955. Berikut beberapa poin penting terkait Pemilu ini:
Konteks: Setelah masa kemerdekaan, Indonesia mengalami periode parlementer dengan sistem demokrasi.
Presiden: Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Peserta: Terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi.
Hasil: Pemilu ini menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti oleh NU (18,68%), PNI (6,93%), dan Parmusi (5,36%).
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat.
Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara.
Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.
2. Periode Soekarno dan Demokrasi Terpimpin
Pemilu 1955: Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Konstituante.
Dekrit Presiden: Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan UUD 1945 sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).
Krisis Politik: Puncak kerapuhan politik terjadi ketika MPRS menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul "Nawaksara" pada Sidang Umum Ke-IV tanggal 22 Juni 1966.
3. Era Soeharto dan Orde Baru
Pemilu 1971: Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik.
GOLKAR menjadi mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%.
Pemilu 1977: Kontestan Pemilu berkurang menjadi 3 partai politik melalui fusi.
4. Reformasi dan Pemilu Pasca-Soeharto
Pemilu 1999: Pasca-Soeharto, Indonesia mengalami reformasi politik. Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945 terjadi pada 5 April 2004.
Perubahan: Presiden dipilih secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk, dan hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri.
Peserta: Terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi.
Sejarah Pemilu di Indonesia mencerminkan perjalanan demokrasi dan perubahan politik.
Dari masa parlementer hingga reformasi, Pemilu terus mengalami transformasi.
Peristiwa kelam dan momen penting dalam sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. ***
Editor : Iwa Ikhwanudin